Nopol Mobil Ada Dua Berkas Dokumen Juga Berbeda dan Service, Barang Bukti Kasus Perzinaan Dipertanyakan, Diduga Ada Kejanggalan

MALANG NEWS - Penggerebekan skandal moral di sebuah kamar salah satu hotel di Kota Batu pada Sabtu (7/11/2026) dini hari lalu menjadi viral di media sosial dan menyedot perhatian publik. 

Pasalnya, peristiwa itu melibatkan oknum anggota Polsek Gunung Anyar  Polrestabes Surabaya berinisial IGA (47) dan oknum Kepala Desa Kedungkumpul, Kabupaten Lamongan, berinisial AE (38). 

Kasus ini awalnya dilihat masyarakat sekadar sebagai masalah moralitas pribadi yang biasa. Namun, di balik kehebohan skandal dugaan perzinaan tersebut, penelusuran mendalam yang dilakukan awak media menemukan persoalan lain yang jauh lebih substansial. 

Sebab, penanganan kasus ini telah merembes pada dugaan anomali administratif dan manipulasi data maupun berkas dokumen dalam pengelolaan barang bukti di Polres Batu.

Alih-alih sekadar membahas masalah moral, peristiwa ini kini menjadi ujian nyata bagi transparansi dan akuntabilitas bagi aparat penegak hukum. 

Berdasarkan penelusuran di lapangan yang diperkuat dokumentasi visual, serta pengecekan sistem resmi, tim mendapati sejumlah kejanggalan pada kendaraan yang dijadikan barang bukti.

Pusat kejanggalan ini bermula dari satu unit mobil Toyota Innova Reborn berpelat nomor L 1050 CXC, yang disita dari lokasi penggerebekan di salah satu hotel di Kota Batu.

Ketika dikonfirmasi mengenai status kendaraan tersebut, Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman, menjelaskan bahwa mobil itu masih baru dan surat-surat resminya belum keluar. 

Ia kemudian menunjukkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kasubdit Polda Jawa Timur.

Kendati demikian, temuan fisik di lapangan justru memperlihatkan perbedaan yang sangat signifikan yang bertolak belakang. 

Berdasarkan surat keterangan dari kepolisian, mobil Toyota Innova Reborn tersebut tercatat berwarna Dark Grey dengan bahan bakar solar. Sebaliknya, mobil yang diamankan di Polres Batu berwujud warna Black Glossy dan menggunakan bahan bakar bensin.

Kejanggalan tidak berhenti pada warna dan bahan bakar. Saat dicek melalui aplikasi resmi Samsat, data nomor polisi kendaraan tersebut tidak ditemukan. Fakta perpindahan pelat nomor ini juga terekam jelas dalam video bergeolokasi dan bertanda waktu (timestamp) dari awak media.

Dua Nopol yang Berbeda Langsung Diganti, Diduga Keduanya Palsu

Dalam rekaman tersebut, mobil yang semula menggunakan pelat nomor L 1050 CXC sempat berganti menjadi L 1121 CXA. Pelat nomor polisi itu kemudian dipasang kembali ke nomor polisi semula ketika mulai dipertanyakan oleh awak media pada Minggu (9/11/2026) petang.

Karena kedua nomor pelat tersebut disinyalir tidak terdaftar di sistem Samsat, temuan ini memunculkan tanda tanya besar mengenai keabsahan identitas kendaraan riil yang kini dijadikan barang bukti oleh penyidik PPA dan PPO Polres Batu.

Untuk menguji keabsahan penanganan barang bukti ini, awak media merujuk pada Pasal 44 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan penyidik menjaga keutuhan serta keamanan barang sitaan. Namun, upaya tersebut menemui kendala di tingkat birokrasi kepolisian.

​Saat dikonfirmasi mengenai pihak yang memberikan perintah pengeluaran kendaraan dari tempat penyimpanan serta kejelasan izin pinjam-pakai, pihak PPA dan PPO Polres Batu enggan memberikan penjelasan lebih rinci.

​Di tengah keterbatasan akses informasi tersebut, Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman  sempat menunjukkan catatan atau nota servis kendaraan tertanggal 8 November 2026. 

Namun, pihak Polres Batu belum mengizinkan awak media untuk mendokumentasikan dokumen berkas riwayat service dan spesifikasi mobil yang disita guna menjaga kerahasiaan materi penyelidikan yang sedang berjalan.

Nota Service dan Spesifikasi Mobil Tidak Sesuai

Keberadaan nota servis tersebut, kini menjadi titik krusial bagi publik untuk melihat sejauh mana transparansi dan kepatuhan prosedur administratif dalam pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan.

Di sisi lain, penanganan perkara hukum terhadap oknum polisi yang terlibat mulai menemui titik terang. Saat dikonfirmasi, Kapolrestabes Surabaya Kombes. Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan, S.I.K., M.H., M.Si. menegaskan melalui pesan singkat.

"Betul, yang bersangkutan diproses pidana di Polres Batu, dan proses kode etik dilakukan oleh Sie Propam Polrestabes Surabaya," tegasnya.

Oknum Kades Kedung Kumpul Akui ada Hubungan 

Dari pengakuan sementara, oknum Kades AE tersebut mengakui, bahwasanya adanya hubungan terlarang dirinya dengan oknum Kanit Reskrim lGA.

Kapolres Batu, AKBP Panji Gedhe Prabawa, S.H., S.I.K., M.A.P membenarkan, bahwa pihak terlapor AE telah kooperatif dan mengakui perbuatannya, pada saat diperiksa oleh penyidik dari PPA dan PPO Polres Batu.

"Ya , dari keterangan pihak wanita mengakui, akan tetapi yang pihak laki-laki masih beralibi. Sehingga kita masih perlu mencari dan mengumpulkan alat bukti yang lain guna untuk mendalami kasusnya," ungkap Kapolres Batu, Panji saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (10/11/2026) lalu.

Meskipun oknum Kanit Reskrim IGA masih berusaha beralibi, namun penyidik PPA dan PPO Polres Batu meyakini jika keduanya telah menjalin komunikasi intensif, sebelum akhirnya menginap bersama di salah satu hotel di Kota Batu tersebut.

Oknum Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Beralibi

Dari hasil penelusuran awal, keduanya disinyalir sudah janjian dan berkendara dalam satu mobil yang sama untuk menuju lokasi, yakni Kota Batu.

Pemisahan penanganan perkara di mana proses pidana ditangani oleh Polres Batu dan penegakan etik diproses oleh Polrestabes Surabaya menuntut sinergi dan akuntabilitas yang tinggi dari kedua institusi.

​Di sinilah arti penting keterbukaan informasi dan peran pengawasan publik. Keterlibatan masyarakat serta media diperlukan untuk memastikan seluruh rangkaian proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.

Sebagai wujud komitmen kode etik jurnalistik,  media membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Polres Batu dan semua pihak-pihak terkait. Hak jawab maupun klarifikasi yang transparan diharapkan untuk meluruskan informasi di mata publik, sekaligus merawat marwah serta memperkuat profesionalitas dan kredibilitas institusi kepolisian. (Nda)