Istri Sah Pelapor Oknum Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Dipanggil PPA PPO Polres Batu: Hanya Serah Terima Dokumen Sita Buku Nikah

MALANG NEWS – Penanganan soal perkara dugaan perselingkuhan dan perzinaan yang menyeret oknum Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar (IGS) Polrestabes Surabaya dan oknum Kades (AE) Kedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan kembali menjadi sorotan publik.

Belum tuntas sorotan soal mobil jenis Toyota Innova Reborn yang bernopol L 1050 CXC berubah menjadi L 1121 CXA, yang diduga keduanya palsu kini disita Unit PPA dan PPO Polres Batu sebagai barang bukti.

Kali ini, sorotan mengarah pada proses penanganan perkara di Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) PPO Polres Batu. 

Hal tersebut mencuat setelah awak media melakukan konfirmasi kepada Kanit PPA PPO Polres Batu, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Iptu Dr. Santy Wijaya, S.H., M.H melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp (WA).

Dalam konfirmasi tersebut, awak media mempertanyakan perkembangan penanganan perkara, khususnya terkait informasi mengenai hasil pemanggilan terhadap pihak pelapor yang disebut merupakan istri sah dari oknum Kanit Reskrim yang dimaksud.

Pantauan awak media di lapangan, terlihat keluar bahwasanya pelapor (istri sah oknum Kanit Reskrim) diduga dipanggil oleh PPA dan PPO Polres Batu.

Berkaitan dengan proses pendalaman kasus yang dimaksud, awak media menanyakan soal hasil pemanggilan tersebut.

Seperti terkait buku nikah apakah ada korelasinya dengan penanganan kasus dugaan perzinaan? dan yang disita itu buku nikahnya pelapor atau terlapor juga? apakah buku nikah yang disita juga milik oknum Kades?

Namun, jawaban yang disampaikan Kanit PPA PPO Polres Batu, Iptu Santy Wijaya justru memunculkan pertanyaan lanjutan.

“Tidak ada pemeriksaan, hanya sita buku nikah saja,” demikian jawaban Kanit PPA PPO Polres Batu, Iptu Santy Wijaya membalas WhatsApp (WA) dari awak media, pada Rabu (11/11/2026).

Pelapor Istri Sah Dipanggil PPA dan PPO Polres Batu

Sementara itu, pelapor (EDS) yang merupakan istri sah oknum Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar (IGS) Polrestabes Surabaya, saat diwawancarai para awak media menyampaikan, bahwasanya dipanggil terkait informasi jika perkara tersebut saat ini telah naik ke penyidikan.

"Ada surat panggilan dari PPA dan PPO, terkait dengan penyitaan buku nikah saya, yang sudah disita dari awal saya melaporkan, dapam hal ini hanya sebatas tanda bukti serah terima dokumen buku nikah," ungkapnya.

Pihak Hotel Berpotensi Diperiksa

Informasi di lapangan berdasarkan dengan hasil korelasi pemanggilan yang dimaksud, narasumber dari pihak keluarga pelapor juga memberikan informasi bahwasanya pihak hotel berpotensi bakal diperiksa.

"Informasinya pihak hotel nantinya juga berpotensi diperiksa untuk dimintai keterangan, itu juga berkaitan dengan korelasi penanganan perkara kasus dugaan perzinaan yang dimaksud," tandasnya sembari mewanti-wanti agar namanya tidak disebut.

Pernyataan itu menjadi perhatian, karena awak media sebelumnya meminta penjelasan mengenai hasil pemeriksaan dan perkembangan penanganan perkara yang tengah menjadi sorotan publik yersebut.

Sebab, dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan perzinaan, kejelasan mengenai status para pihak, relevansi dokumen, serta kepentingan penyitaan barang bukti merupakan bagian penting yang patut diketahui publik.

Sayangnya, ketika awak media mencoba menggali keterangan lebih terperinci, Iptu Santy memberikan respons yang justru menimbulkan tanda tanya.

“Hmmmm kalau panjang saya enggak jawab ya,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.

Respons tersebut memperlihatkan, bahwa sejumlah pertanyaan substantif dari awak media belum memperoleh penjelasan yang memadai.

Dalam konteks keterbukaan informasi, konfirmasi yang dilakukan awak media bukan sekadar meminta keterangan formal. Ada sejumlah substansi yang perlu diperjelas, agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai proses penanganan perkara.

Diantaranya, apakah pihak pelapor sudah dimintai keterangan secara resmi? Apa dasar dan kepentingan penyitaan buku nikah? Siapa pemilik dokumen tersebut? Serta bagaimana penyidik menempatkan dokumen itu dalam rangkaian pembuktian perkara?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting, itu karena penyitaan dokumen dan pemeriksaan pihak-pihak terkait merupakan dua hal berbeda dalam proses penegakan hukum.

Publik tentu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan, maupun melanggar hak privasi pihak-pihak yang terlibat.

Penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat semestinya tidak berhenti pada tindakan penyitaan dokumen tanpa penjelasan mengenai relevansi dan tindak lanjutnya.

Apalagi, perkara ini turut menjadi sorotan karena melibatkan dugaan hubungan pribadi yang menyeret oknum anggota Polri aktif dan seorang kepala desa.

Kendati demikian, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif. Tidak boleh ada pihak yang dianggap bersalah sebelum adanya pembuktian di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Awak media masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada PPA PPO Polres Batu, oknum Kanit dan oknum Kades, guna memperoleh penjelasan lebih lengkap mengenai status pemeriksaan, dasar penyitaan buku nikah, serta perkembangan penanganan perkara hukum yang sedang berjalan.

Sebab, dalam perkara yang menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, keterbukaan informasi dan profesionalitas penanganan perkara menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. (Nda)