by

Akademisi UB Malang, Sokong dan Kritisi Perpanjangan PPKM Level 4

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Malang, Dr. Riyanto, M.Hum. (Had)

MALANG NEWS – Atas adanya perpanjangan PPKM Level 4, sejumlah akademisi ramai-ramai memberikan sokongan sekaligus mengkritisi kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk melandaikan kurva pandemi Covid-19 tersebut.

“Sesuai perkembangan kasus ledakan Covid-19,  dan cara berfikir masyarakat, perpanjangan sangat dibutuhkan. Namun harus diimbangi dengan pelaksanaan Program pemerintah, fokus pada penyaluran vaksin dan bansos,” tegas Dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya, Dr. Riyanto, M.Hum, Rabu (28/7/2021).

Berdasar Informasi di beberapa daerah sempat chaos terkait perpanjangan ini. Riyanto memberikan komentar.

“Masalah politik dan ekonomi politik rupanya juga juga ikut bermain. Penting dijatuhkan sanksi yang tegas kepada para pelaku kerusuhan tersebut, utamanya aktor penggeraknya,” tuturnya.

Selanjutnya Riyanto memberikan analisa ilmiah sederhana hal ini (chaos) bisa terjadi.

“Setidaknya ada dua cara berfikir masyarakat yang perlu dipahami. Pertama, disease yakni menilai jika timbulnya penyakit karena faktor medis, terapinya vaksin dan imunitas. Kedua, illness, yaitu munculnya penyakit karena kehendak Tuhan (ghaib), terapinya minta ampun pada Tuhan,” urainya.

Ia memaparkan resep mensoldikan, dan membuat masyarakat patuh, dan disiplin pada prokes.

“Harus ada kesadaran masyarakat, dan ketegasan pemimpin, dan hukuman. Sosialisasi tetap dibutuhkan namun lebih prioritas hal yang barusan saya sebutkan tadi,” ungkapnya.

Terkait konteks pandemi, ia mengaku berkontribusi minimal menerapkan prokes ketat untuk diri sendiri dan menghimbau keluarga serta orang dekat.

“Kalau saya pribadi berupaya patuh prokes secara ketat. Saya juga ikut mengajak keluarga serta orang dekat disiplin mematuhi prokes,” imbuhnya.

“Saya berharap semuanya patuh pada  prokes, vaksin dan bansos dipercepat, merata dan tepat sasaran. Sayang ironisnya dari waktu ke waktu banyak menemui hambatan,” jelasnya.

Pemerintah mulai kewalahan. Kesadaran masyarakat meninggi. Kesadaran yang dipaksa oleh pandemi itu sendiri. “Kejadian ini adalah luar biasa, maka selayaknya ditangani dengan cara luar biasa pula,” paparnya.

Sementara itu, Dosen Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Banyuwangi Irwan Kurniawan turut menyikapi perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4 hingga 2 Agistus 2021 nanti.

“Perpanjangan PPKM merupakan pilihan pahit ketika Covid-19 varian baru yakni Delta merebak dengan sangat cepat. Berbeda dengan virus sebelumnya, percepatan varian Delta ini lebih cepat dari virus yang sebelumnya. Ditambah dengan keengganan sebagian masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan fenomena hari libur, maka tersebarnya virus mau tidak mau menuntut pemerintah mengurangi pergerakan masyarakat melalui PPKM,” tandas Dosen Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Banyuwangi Irwan Kurniawan.

“Dari pemerintah harus ada perbaikan sistem kesehatan secara nyata. Saya sangat mendukung dihapusnya vaksin gotong-royong yang berbayar. Kondisi darurat ini mau tidak mau berkejaran dengan fasilitas kesehatan yang menghadapi fungtional collapse, dimana tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19 ada tapi alat kesehatan seperti obat-obatan dan ketersediaan oksigen semakin menipis,” tuturnya.

“Masyarakat sendiri, dari sudut pandang kesehatan harus patuh terhadap aturan yang ada, meskipun kita ketahui itu adalah pilihan yang amat sulit. Skema bantuan dari pemerintah harus mudah diakses tanpa prosedur yang berbelit,” ungkapnya.

Pentingnya Kepedulian Komunitas

Dikatakannya, Komunitas harus tumbuh sikap kepedulian terhadap sesama terutama bagi mereka yang terdampak PPKM  darurat.

“Pada komunitas harus tumbuh sikap kepedulian terhadap sesama terutama bagi mereka yang terdampak PPKM  darurat. Saya bersyukur saat ini semakin menjamur dan ngetrend aksi berbagi sesama dari komunitas,” urainya.

Ia mengatakan, terjadinya chaos antara lain karena pilihan komunikasi terutama alat-alat pemerintah. “Masyarakat kadang kala memang tidak mudah diatur apalagi ketika berhadapan dengan urusan perut. Perlu komunikasi yang humanis dengan mengedepankan kepentingan bersama,” ungkapnya.

“Fenomena ledakan persebaran Covid-19 mengguncang terutama perekonomian masyarakat. Ketakutan akan virus ditambah ketakutan pemenuhan kebutuhan mendasar esok hari menambah beban batin masyarakat,” jelasnya.

Dikatakannya, diperlukan upaya yang benar-benar nyata sehingga masyarakat patuh terhadap kebijakan pemerintah. adanya kejadian kesalahpahaman, pertikaian hingga kerusuhan bisa jadi akibat petugas yang kurang sensitif dan mengingatkan masyarakat. Pemerintah perlu menekankan kepada petugas di lapangan akan pentingnya mengedepankan kepekaan bagi masyarakat ketika melaksanakan penertiban.

Ia menjelaskan, diharapkan bantuan sosial bagi masyarakat dapat dilakukan secara cepat, adil dan merata sebab terdapat banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa PPKM darurat ini. Peran serta stekeholder lain yakni perusahaan dan pihak swasta bisa bergotong-royong membantu pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Masyakarat dengan kondisi ekonomi berkecukupan dapat bahu-membahu membantu tetangga kanan kiri yang kesulitan ekonomi, karena bantuan sekecil apapun amat berarti untuk meringankan beban ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Had)

Bagikan Tautan

News Feed