MALANG NEWS – Bangsa Indonesia didera pandemi dan bencana alam gempa bumi yang menyita perhatian dunia.
Terkait hal tersebut, maka dibutuhkan penanganan kebencanaan secara responsif (cepat dan tanggap) sesuai SOP namun juga merata dan keluwesan penerapan tergantung situasi kondisi serta toleransi.
Hal utama yang dibutuhkan adalah penanganan selayaknya memenuhi azas pemerataan, keadilan dan kecepatan.
Baca Juga:
“Saya mempunyai sedikit catatan terkait penanganan bencana gempa bumi di Malang. Pertama, bantuan sudah berjalan, namun perlu teliti jangan sampai yang di sudut-sudut dan pelosok-pelosok gak tersentuh. Sistem pemerintah untuk hal ini perlu ditelusuri kembali,” terang Tokoh Masyarakat Dampit, Miskari, pada Minggu (2/5/2021).
Kedua, lanjut dia, recovery pasca darurat, Huntara yang relatif permanen dan pemulihan ekonomi dan keberdayaan warga, perlu menjadi fokus.
“Bantuan sembako penting, tapi ke depan bukan menjadi prioritas utama karena inshaAllah cukup kecuali bagi warga yang sangat miskin,” terang pria mantan anggota DPRD Kabupaten Malang ini.
Baca Juga:
Menurutnya, solusi yang pertama instruksional berjenjang hingga RT, untuk menelusuri kembali. Tidak semua RT betul-betul detail hingga masuk ke rumah warga, ini juga kadang ada warga yang rumahnya rusak tapi tak terpantau.
“Meskipun jumlahnya kecil,” jelas pria yang juga Kepala MTS Azharul Ulum Dampit ini. Solusi untuk yang kedua, selayaknya dilakukan koordinasi lintas pihak agar dalam satu kawasan tercover dengan baik,” jelas pria yang juga Kepala MTS Azharul Ulum Dampit ini.
Pemerintah, lanjut dia, secara periodik bisa koordinasi vertikal dengan bawahan atau horisontal masing-masing level dengan relawan sosial yang bergerak.
Baca Juga:
“Misal pemerintah kecamatan dengan desa, pemerintah kecamatan dengan PMI, NU PEDULI, dan lainnya. Sehingga temuan-temuan di lapangan bisa ada titik koordinasinya,” tukasnya.
Agar transparan dan demi kebaikan bersama, masih kata dia, pemerataan dan quick respon maka bisa dicek ke pihak terkait.
“Berapa kali dalam 2 Minggu koordinasi dengan camat dan muspika serta PMI? Untuk bisa mengetahui hal ini secara jelas dan gamblang, bisa dikroscek di lapangan,” paparnya.
Baca Juga:
Ia mengatakan, dari kroscek tersebut akan diketahui yakni akan ada info sejuah mana koordinasi lintas pihak berjalan.
“Ini penting dilakukan (pemantauan bersama), cek dan ricek, guna menghindari adanya pihak yang di lapangan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini penting karena dalam bencana, perlu komando. Pemerintah dan satgas bencana formal jadi center. Dan kehadiran relawan harus diakui, diakomodir dan dikoordinasikan,” urainya.
Support data, support temuan, masih kata dia, support tenaga dan daya dukung lain akan jadi efektif, tidak tumpang tindih, adil merata tepat sasaran.
Baca Juga:
“Saya kebetulan mantan aktivis KSR PMI dan ikut melahirkan BPBD Kabupaten Malang, sebagai wakil ketua pansus dulu. Jadi perlu memberikan masukan seperti ini demi kebaikan bersama,” pungkasnya.
Penanganan Sudah Baik
Sementara itu, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim atau LPBI NU Kabupaten Malang, Rurid Rudianto mengatakan, jika penanganan bencana gempa Malang ini sudah baik dibanding daerah lainnya karena BPBD Kabupaten Malang tahun 2019 sudah menyusun SOP penanganan.
Baca Juga:
“Penanganan bencana gempa Malang ini sebenarnya sudah baik dibanding daerah lainya. Karena BPBD Kabupaten Malang tahun 2019 sudah menyusun SOP penanganan darurat bencana dan akhir tahun 2020 kemarin juga sudah menyusun Rencana Kontinjensi Gempa. Kebetulan dua dokumen tersebut saya yang menyusunkan sebagai pihak ke-3. Artinya BPBD Kabupaten Malang sudah mempunyai dasar perencanaan yang cukup dalam menangani darurat gempa tersebut. Hanya saja untuk evaluasi Posko Penanganan darurat bencana perlu melibatkan semua unsur potensi relawan terutama dari unsur relawan dari masyarakat,” jelasnya.
Ditambahkan dia, bahwa maksudnya melibatkan adalah dengan mengajak terlibat mulai saat penyusunan rencana operasi, pengorganisasian rencana operasi, pelaksanaan operasi dan pemantauan pelaksanaan operasi serta rapat-rapat evaluasi harian.
“Ini kan menjadi penting apabila pelibatan unsur potensi masyarakat diakui oleh pemerintah, karena akan sangat membantu mempercepat proses penanganan darurat bencana. Misalkan saja kami dari NU Peduli hari ini kedatangan relawan dari MWC NU Dau sekitar 200 personil relawan yang akan melakukan baksos pembersihan puing di tiga Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo dan Dampit,” tukasnya.
Baca Juga:
Dijelaskan dia, akan membangun sekitar 100 unit hunian sementara dan memberikan nama RUMBAOP (Rumah Bangkit & Optimis Pulih).
“Dan kami juga telah menggalang donasi senilai Rp 500 juta lebih. Bayangkan apabila seluruh potensi masyarakat dan lembaga usaha kita optimalkan tidak akan butuh waktu lama untuk memulihkan masyarakat terdampak gempa Malang. Tentunya dengan kondisi yang lebih baik dan lebih aman pasca gempa, mengingat ancaman gempa juga masih berpotensi terus terjadi dan ancaman bencana alam lainnya serta pandemi Covid-19 juga belum selesai,” pungkasnya. (Had)
Baca Juga:
