Dimana TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menginisiasi beberapa program kerja inklusi keuangan, antara lain Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Untuk mendorong inklusi keuangan daerah, Pemerintah Kota Batu bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Batu, pada Kamis (8/4/2021) malam di Graha Pancasila, Balaikota Among Tani, Pemkot Batu, Jalan Panglima Sudirman, No.507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, malam.
Kepala OJK Malang Sugiarto dalam sambutannya mengatakan, bahwa TPKAD memiliki peran penting dalam membangkitkan optimisme perekonomian di Kota Batu, dengan mendorong peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan formal terhadap ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.
“Ini merupakan bentuk sinergi antara pemangku kepentingan, yang tujuannya adalah mempermudah akses masyarakat terhadap keuangan di daerah untuk
mendorong pemulihan ekonomi,” kata Sugiarto di sela-sela sambutannya.
Dirinya menambahkan, melalui TPAKD, Pemerintah Kota Batu dapat meningkatkan ketersediaan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Mendorong peningkatan peran industri jasa keuangan terhadap
perekonomian daerah, serta mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi
masyarakat di Kota Batu,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Batu Dra, Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si menegaskan, dirinya mendukung TPAKD, karena dapat meningkatkan percepatan akses keuangan di Kota Batu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
“TPAKD ini dapat menjadi akselerasi akses keuangan, sehingga perekonomian di Kota Batu dapat segera pulih, angka kemiskinan menurun dan mempersempit ketimpangan ekonomi,” kata Budhe sapaan akrabnya.
Politisi PDIP ini menambahkan, pencanangan Program kerja TPAKD tahun 2021 ini berpedoman pada roadmap, yakni beberapa salah satunya Launching Program.
“Yang pertama seperti Kampung Literasi Keuangan Desa Sidomulyo, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan jasa
sistem pembayaran dan keuangan berbasis QR (QRIS). Kedua, Launching Website SIKANDAPRABU (Sistem
Informasi Akses Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batu), sebagai sarana informasi layanan perbankan dan
lembaga jasa keuangan lainnya bagi masyarakat KotaBatu. Dan yang ketiga adalah Launching Programe-Parking, Agen BUMDES Laku Pandai PBB dan Pasar.id,” imbuhnya.
Menantu almarhum Ebes Soegiyono ini menjelaskan, TPAKD adalah forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan, untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
“Untuk itu, kita perlu mendorong dan perlu memperkuat penguatan strategi TPKAD baik di tingkat pusat daerah. Jadi jangan jalan sendiri sendiri,” terang Dewanti.
Menurut Politisi PDIP ini, TPKAD memiliki empat tujuan. Pertama, komitmen. Peningkatan pemahaman dan komitmen Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan stakeholders terkait program inklusi keuangan di berbagai daerah.
Kedua, sinergi. Penguatan kerja sama dan sinergi antar TPAKD tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia dalam upaya perluasan akses keuangan di daerah.
Ketiga, optimalisasi program TPAKD tahun 2021 secara lebih masif dan terarah, guna mendukung pencapaian target inklusi keuangan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan arah/kebijakan strategis.
Serta keempat, harmonisasi. Peningkatan keselarasan implementasi program TPAKD di tingkat pusat dan daerah, termasuk termasuk mendukung implementasi SNKI dan upaya Pemulihan Ekonomi Masyarakat.
“TPKAD ini tujuannya mempercepat akses keuangan di daerah, sehingga bisa mendukung ekonomi regional atau di daerah tersebut, ya termasuk juga di Kota Batu, agar supaya bisa mendukung ekonomi regional. Yang mendukung ekonomi nasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial bagi masyarakat,” katanya.
Agar aktivitas ekonomi tetap berjalan ditengah dampak pandemi, lanjut Dewanti, maka perlu didorong oleh adanya TPKAD.
“Karena di TPKAD akan dicarikan jalan keluar bagaimana kita bisa mendorong ekonomi, dan juga pemulihan ekonomi nasional mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM,” ucap dia.
Selain itu, masih kata Dewanti, kesenjangan akses keuangan di desa dan kota juga perlu diselerasakan, sehingga tidak terjadi ketimpangan.
“Makanya kita dorong ke arah sana. Perlunya pemahaman anggota untuk arah TPKAD ke depan. Jadi jangan sampai salah antara TPID dan TPKAD. Intinya TPKAD itu untuk mempercepat akses keuangan di daerah,” ungkapnya.
“Hingga kini, terdapat 20 TPAKD yang telah melaksanakan kredit melawan rentenir dan tentunya dinilai sangat efektif dalam melayani sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat daerah,” tukas dia.
Sampai dengan saat ini progam tersebut, lanjut dia, telah diimplementasikan oleh TPAKD.
“Ini luar biasa menurut saya,” kata Toni dalam kegiatan acara Pengukuhan dan Pencanangan Program Kerja TPKAD 2021.
Toni menuturkan, akan keterlibatan bank-bank peserta yang turut mendorong adanya percepatan program-program tersebut. Selain itu, dalam rangka digitalisasi produk atau layanan jasa keuangan, pembukaan rekening juga dapat dilakukan secara kolektif dengan melibatkan peran dari TPAKD.
Toni menekankan, akan kepercayaan diri dari masyarakat dan pelaku ekonomi terkait produk atau layanan jasa keuangan yang tentunya krusial untuk ditingkatkan. Dalam hal ini, kata Toni, kuncinya adalah sinergi antara OJK, kementerian maupun lembaga, dan pemerintah daerah.
“Karena kalau kita sendiri tidak akan bisa. Karena dalam hal ini, pemda yang tahu persis tentang unsur lokalitasnya. Jadi, masing-masing daerah memiliki kekhasan tertentu,” ujarnya.
Selain itu, sebagai bentuk dukungan infrastruktur pelaksanaan program inklusi keuangan oleh TPAKD.OJK pada tahun 2021 akan mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi untuk TPAKD.
“Yang memiliki tujuan sebagai salah satu ruang bagi TPAKD untuk dapat berbagi keberhasilan (sharing success story) dari masing-masing daerah,” urai dia.
Pimpinan Bank Jatim Cabang Batu, Titi Handari Djoar mengatakan hal yang senada, sekaligus mendukung, karena TPAKD telah menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai rentenir.
“Karena alasanya tidak dapat dipungkiri banyak masyarakat selama ini masih sangat bergantung pada rentenir, terutama untuk masyarakat di pesisir dan pedesaan maupun pelosok. Dengan TPAKD ini, perbankan sudah mulai merambah pelosok hingga ke pedesaan. Termasuk berbagai sektor-sektor usaha pertanian, pariwisata dan UMKM serta Bumdes di tiap desa,” ungkapnya.
Dia meyakini, bahwa akses keuangan erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, untuk mendukung tersedianya sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional, pemerintah daerah percaya bahwa program kerja TPAKD yang dikelola dengan baik, tentunya dapat mendorong literasi dan inklusi keuangan demi tumbuh kembangnya perekonomian di Kota Batu.
“Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, kami terus mendorong program kerja TPAKD yang bertujuan mempercepat pemerataan akses keuangan di Kota Batu, sekaligus mendorong perputaran ekonomi pada sektor prioritas. Utamanya melalui akses keuangan dan pola kemitraan,” kata Titi.
Dalam kemitraan tersebut, katanya, perusahaan inti bertindak sebagai off-taker sehingga para pelaku usaha UMKM mendapatkan kepastian terkait hasil produksi dan di sisi lain, bank juga mendapatkan kepastian pembayaran.
“Oleh karena itu, kita sangat berharap agar Kota Batu betul-betul memberikan sebuah peningkatan terutama percepatan pembangun yang akan mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya.
Titi menambahkan, Kemendagri menjalankan fungsi koordinator terhadap pembinaan pengawasan dan memberikan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat melalui berbagai terobosan dan inovasi.
“Karena TPAKD sudah ada 13 agen yang sudah jalan dan tiga lainnya masih dalam on proses. Kita menggandeng Bumdes yang ada di Kota Batu, dan saat ini total sudah ada 13 agen yang sudah berjalan, tiga agen lainnya sementara masih dalam proses,” ungkap dia.
Diakuinya, bahwa terkait dengan market place sendiri, sudah ada Tuku Nuku, Rombengan Online Batu (ROB) Toko Batu.com juga bekerjasama dengan Mall (Belonjo Online).
“Ya, karena target kami selaku TPAKD, akan membrending Kota Batu dengan percepatan Digitalisasi, yang menjadi kewajiban kami sebagai patner,” tegasnya. Dari kacamata sistem, kami juga sudah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Ini nanti akan mendorong bagaimana transaksi non tunai yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar lebih masif lagi,” sebutnya.
Dirinya juga berharap, agar pemda turut menggandeng sektor UMKM di daerah. Hal itu tidak terlepas dari peran startegis sektor UMKM dalam meningkatkan PDB secara nasional.
“Jadi sektor UMKM ini kami harapkan bisa didorong lebih baik oleh pemda. Karena dari kacamata pusat sendiri sudah ada pinjaman yang disalurkan melalui BPD (Bank Pembangunan Daerah) untuk mendorong bagaimana spend bisa lebih baik proses implementasinya,” papar Titi.
Sehingga diharapkan, masih kata Titi, bank penerima PEN ini bisa mendorong kredit pada sektor UMKM. Pihaknya juga telah mendorong peran masing-masing BPR (Bank Perkreditan Rakyat).
“Kami arahkan untuk bisa lebih fokus pada pemberian KURDA di masing-masing pemda. Ini langkah yang kami lakukan bersama agar pemda, BPD, K/L dapat mendukung sektor UMKM lebih baik lagi,” tandasnya.
Pewarta: Eko Sabdianto
Editor: Andi Rachmanto
Publisher: Edius
