Ikuti Kami di Google News

das Wakil Ketua Satgas Covid-19 NU Malang Raya, dr. Umar Usman, MM
das Wakil Ketua Satgas Covid-19 NU Malang Raya, dr. Umar Usman, MM. (Had).
MALANG NEWS – Mengiringi pelaksanaan vaksinasi serentak di Indonesia dalam waktu dekat ini, pemerintah dinilai perlu melakukan berbagai langkah penting.


“Salah satu yang penting adalah melakukan sosialisasi intensif dan massif tentang vaksinasi. Hal ini penting selain untuk menepis berbagai informasi hoaks, juga memberikan kepastian dan rasa nyaman kepada masyarakat,” tandas Wakil Ketua Satgas Covid-19 NU Malang Raya, dr. Umar Usman, MM, Selasa (12/1/2021).

Serangkaian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 penting dilakukan.

“Salah satu tujuan sosialisasi adalah untuk meminimalisir informasi negatif yang beredar di masyarakat, semisal setelah divaksin mengakibatkan kejang-kejang dimana hal tersebut adalah hoaks,” kata pria yang juga Ketua PC NU Kabupaten Malang ini.

Dengan adanya sosialisasi secara lengkap, intensif (berulang-ulang), dan massif, diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar tidak was-was dan takut untuk divaksinasi.

Sehat dan Halal

Pria yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang ini menuturkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah resmi mengeluarkan izin darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Tidak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyampaikan secara resmi penetapan fatwa halal terhadap vaksin Covid-19 tersebut.

Karena dua jaminan telah terpenuhi, pertama jaminan akan kesehatan dan kedua jaminan akan kehalalan, akan vaksin Covid-19 buatan Sinovac maka diharapkan vaksinasi mendapatkan dukungan semua pihak.

“Setelah keluarnya izin Badan POM dan Fatwa Halal MUI, maka tidak ada lagi alasan apa-apa untuk khawatir akan dampak negatif vaksinasi,” tukas pria yang juga alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.

Kemudahan dan Kepastian

Namun ditengah harapan baru tersebut, ada beberapa hal penting yang mesti tetap menjadi catatan bagi pemerintah, agar tidak mengecewakan publik.

Menurut dr. Umar Usman, pemerintah mesti memberi garansi proses vaksinasi massal yang akan dilakukan mudah bagi rakyat baik dari segi akses maupun pada proses vaksinasi tersebut.

“Pemerintah selayaknya membuat format vaksinasi bersama pemerintah daerah secara efektif-efisien dan mudah dijangkau masyarakat secara langsung,” kata dr. Umar Usman.

Ia mengatakan, yang penting bagi proses vaksinasi adalah kepastian terkait waktu pelaksanaan, kepastian terkait orang per orang hingga kepastian stok vaksin.

“Semoga baik secara planning dan dalam eksekusinya. Pemerintah selayaknya memastikan setiap warga negara akan mendapatkan kepastian kapan akan divaksinasi,” jelas dr. Umar Usman.

Ia menambahkan, asas kepastian ini, juga menyangkut garansi bahwa vaksin saat distribusi sampai proses vaksinasi yang berjalan aman serta tidak mengalami kerusakan yang malah memicu kerugian lebih jauh.

Garansi Konsistensi

Pemerintah semestinya memberi garansi konsistensi dan bertanggung jawab penuh bagi keselamatan warga negara. “Karena itu, perlu dipikirkan bagi mereka yang kondisi tubuhnya akan mengalami efek samping dari vaksinasi. Pemerintah selayaknya mengupayakan perlindungan dan pertolongan khusus,” terang dr. Umar Usman.

Misalnya memberikan layanan gratis bagi penanganan pasien yang mengalami efek samping dari vaksin. “Tidak hanya memberikan warning sanksi bagi yang menolak divaksin,” ungkap dr. Umar Usman.

Penting dilakukan sosialisasi yang massif dan komunikasi publik yang baik terkait vaksin dan vaksinasi. “Solusinya bisa melibatkan elemen tomas, toga, serta kelompok-kelompok berpengaruh. Melakukan komunikasi massa secara adem, dan menyentuh,” terang dr. Umar Usman mengakhiri. (Had).

Share: