Keributan itu sebenarnya berawal dari kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia pada Senin (10/11/2020) lalu. Kedatangan pendiri Front Pembela Islam (FPI) itu disambut ribuan masa yang memadati bandara Soekarno-Hatta Jakarta.
Melihat masa yang datang berbondong-bondong dan tidak mengindahkan protokol kesehatan itu pun membuat Nikita Mirzani mengucap sindiran. Kala itu, Nikita menyebut sebutan habib itu untuk tukang obat.
Sindiran Nikita itulah yang kemudian menuai reaksi keras dari pendukung Habib Rizieq. Mereka lalu menyerang Nikita lewat sebuah video yang diunggah ke media sosial.
Edukasi Bukan Kontroversi
Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya (UB) Malang Rachmat Kriyantono. PhD, mengatakan, perseteruan Nikita Mirzani (NM) dan Habib Rizieq Shihab (HRS), media massa selayaknya menyajikan berita dengan framing edukasi ketimbang kontroversi.
Hal ini dikatakannya, pada Rabu (18/11/2020), menanggapi berita perseteruan NM dan HRS yang kini tengah viral dan ngehits.
Value of News
Rachmat yang juga alumnus Universitas Airlangga ini mengatakan, media wajar menberitakan karena mengandung nilai berita yang tinggi.
“Ya wajar media memberitakan setiap saat perkembangan perseteruan. Karena ada unsur news values, yakni name makes news atau prominence,” tutur Rachmat.
Racmat mengungkapkan, baik HRS maupun NM adalah public figure yang ngetop dan terkenal di bidangnya masing-masing.
Peristiwa ini mempertemukan dua tokoh yang menurut anggapan publik berada pada dua bidang yang berpotensi sulit bertemu, yakni bidang agama dan hiburan (entertaint).
“Dua tokoh ini mewakili’ dua perilaku yang ekstrim-kontroversial, yakni ulama yang kontroversial dan artis dunia hiburan yang kontroversial. Tetapi, media ternyata lebih terbawa arus pada framing kontroversialnya, yakni banyak memberitakan fenomena saling berbalas ucapan, saling serang, bahkan cenderung muncul kata-kata kasar dan tidak pantas,” tutur Rachmat.
Menurut Rachmat, semestinya, media lebih fokus pada frame edukasi terkait perlunya kesadaran tokoh publik sebagai teladan mengatasi pandemi. Bukan secara terus-menerus menceritakan serial berbalas kata-kata kasar dari dua pihak yang berseteru,” papar Rachmat.
Rachmat melanjutkan, dalam perspektif hak warga negara pembayar pajak, kenyamanan dalam menggunakan fasilitas umum (semisal jalan umum, bandara) merupakan hak.
“Wajar jika NM menyampaikan keluh kesahnya. Selayaknya, NM tetap mengkritik dengan memilih kata-kata yang tidak berpotensi menimbulkan makna negatif,” terang Rachmat.
Di sisi lain (loyalis HRS), dalam mengekspresikan rasa cinta kepada ulama, apalagi yang dianggap keturunan Nabi, dibolehkan dengan tetap tidak sampai mengganggu atau menyusahkan pengguna fasilitas umum. Apalagi di tengah pandemi, perlu kesadaran semua pihak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.
Rachmat mengatakan, dengan mempertimbangkan asas kondusifitas dan kenyamanan sosial, terkait dengan media massa, maka point’ penting lain adalah jurnalis dan redaksi juga semestinya mempertimbangkan dampak dan efek dari sebuah berita saat sudah naik bagi stabilitas negara.
“Jurnalis tidak cukup memberitakan peristiwa, tetapi, juga perlu mempertimbangkan relevansi dari peristiwa tersebut terhadap masyarakat. Hal-hal yangg negatif tidak perlu diblow up secara berseri,” pungkas Rachmat. (Had).
