Dua Raperda yang ditetapkan menjadi Perda tersebut adalah:
1. Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batu.
2. Raperda Tentang Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan (TJLSP/Corporate Social Responsibility/CSR).
Wali Kota Batu Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si dalam sambutannya mengatakan, bahwa perubahan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batu tersebut, sesuai dengan kebutuhan.
“Dengan adanya perubahan Raperda ini, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dapat diselenggarakan dengan baik,” kata Budhe sapaan akrabnya.
Politisi PDIP ini menambahkan, selain itu, Raperda tentang tanggung jawab lingkungan sosial perusahaan (TJLSP/Corporate Social Responsibility/CSR), juga dapat memberikan arahan bagi semua perusahaan.
“Ya, salah satunya juga untuk memenuhi standar tata kelola yang baik, berpartisipasi untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Batu dari fraksi PKB, H.M. Didik Subiyanto juga menyampaikan, bahwasanya jika Perda itu segera bisa direalisasikan.
“Ya, karena dalam Perda tersebut juga memuat di dalamnya termasuk pariwisata, perdagangan, pertanian dan lain-lain,” tandasnya.
Sekadar diketahui, selain mengurangi kehadiran fisik peserta, rapat Paripurna ini juga memberlakukan protokol pencegahan pandemi virus Covid-19, dan disesuaikan dengan aturan physical distancing serta sosial distancing.
Peserta rapatpun juga wajib di cek suhu tubuhnya, dan wajib selalu membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan memakai masker.
Kemudian, menggunakan teleconference dari ruangan kantor masing-masing. (Eko).
