“Sebaiknya pemerintah Indonesia sebagai representasi negara berpenduduk muslim terbesar dunia, mengambil inisiatif untuk melakukan dialog (tabayyun) untuk solusi agar tidak berkepanjangan,” kata Hasan Abadi, pada Minggu (31/10/2020).
Sekilas informasi, penghinaan Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap Islam memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan. Mulai dari warga biasa, akademisi, agamawan, dan politisi.
Seperti banyak diberitakan media, dalam beberapa waktu terakhir, banyak negara dunia yang mengecam presiden Perancis, Emmanuel Macron, yang membela majalah Charlie Hebdo dengan dalih kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Majalah tersebut menerbitkan karikatur Nabi Muhammad, dan membuat muslimin di seluruh dunia marah.
Sekularisme dan Ajaran Islam
Hasan menuturkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron selayaknya tidak langsung menyimpulkan perbuatan pemenggalan kepala seorang guru Samuel Paty dengan agama Islam.
Ia menilai, Macron tidak memahami umat Islam yang memercayai kesucian Nabi Muhammad, sehingga sosoknya tidak boleh digambar.
Dampak pernyataan Macron itu, memicu respons tang fatal semisal aksi boikot terhadap produk-produk Prancis.
Menuritnya, Indonesia sejauh ini baru mengecam pernyataan Presiden Emmanuel Macron tersebut, karena dianggap menyudutkan agama Islam.
“Selayaknya tak hanya mengecam, namun Pemerintah Indonesia juga harus berbicara tentang pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian Samuel Paty,” imbuh pria yang juga wakil ketua PW GP Ansor Provinsi Jawa Timur ini.
Hasan menilai, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar bisa mengambil peran lebih dengan mengajak Presiden Emmanuel Macron, untuk berbicara tentang bagaimana menyamakan persepsi atas ajaran agama Islam dengan sekularisme di Prancis.
“Dengan semangat toleransi dan kesantunan komunikasi, mudah-mudahan bisa ditemukan solusi, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi,” tutup Hasan Abadi. (Had).
