Harapan tersebut disampaikan Abah Sanusi, sapaan akrab Bupati Malang pada saat menghadiri undangan pertemuan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Aula Hotel Lava View, Cemorolawang, Kabupaten Probolinggo, Kamis (16/7/2020) malam.
Pada kegiatan acara itu, Bupati Malang Sanusi didampingi Forkopimda Kabupaten Malang, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Selain itu, dalam rapat ini juga turut diundang oleh BB-TNBTS, antara lain Bupati dan Forkopimda Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan.
‘’Selain travel agent atau pelaksana pariwisata, khususnya yang melalui jalur Kabupaten Malang juga terdapat paguyuban kendaraan jeep sebanyak 400 unit. Ada juga yang membuka usaha di sepanjang jalan, mulai dari Tumpang hingga Poncokusumo. Selama tidak ada kegiatan kunjungan ke Bromo, maka mereka ini juga ikut berhenti. Kalau bisa kembali cepat di buka, karena banyak paguyuban yang terlibat dalam kegiatan pariwisata ini,” kata Abah Sanusi.
Meski demikian, di masa pandemi Covid-19, Abah Sanusi juga berharap tidak ada cluster baru persebaran wabah berbahaya itu.
Hasil pengamatannya, sebagian besar pengunjung yang datang ke kawasan TNBTS itu mayoritas adalah pengunjung dari luar daerah.
“Sehingga deteksinya dilakukan di daerahnya masing-masing. Namun demikian, di daerah Kabupaten Malang yang kelewatan mulai dari Kecamatan Tumpang dan Poncokusumo, harus ada extra untuk memperketat seiring nantinya dibukanya kembali kunjungan TNBTS,” ungkap dia.
Dirinyapun juga menyarankan, agar pembelian tiket ke TNBTS direncanakan sengan sistem online, sehingga bisa disamakan saat pembelian tiket pesawat.
“Ya, artinya calon pengunjung atau yang pembeli tiket ini minimal harus punya minimal surat keterangan sehat dari daerahnya masing-masing. Kalau memang diperlukan rapid test, bukan dilakukan di pintu gerbang masuk, karena jika dilakukan di pintu gerbang akan kesulitan untuk pelasanaannya,” sarannya.
Sehingga lanjut Sanusi, pengunjung yang sudah beli tiket sudah memiliki keterangan sehat. Hanya saja, pintu masuk di Jemplang dan Coban Tri Sula tetap harus melakukan protokol kesehatan untuk menjaga agar tidak jadi cluster.
‘’Penambahan petugas tentunya sesuai arahan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kemungkinan juga akan ada bantuan pembiayaan dari pusat untuk para petugas yang dari daerah,” tukas dia.
Kalau memang ada bantuan, masih kata Sanusi, arahan tersebut bisa ditindak lanjuti, sehingga paling tidak petugas yang di daerah tersebut mendapatkan bantuan dari pusat.
“Kalau dibebankan ke daerah semua, maka jika terlalu lama bisa jenuh. Kalau uji coba saja tidak apa-apa sampai kembali normal lagi,” pungkasnya.
Pewarta: Achmad Saifudi
Editor: Eko Sabdianto
Publisher: Edius
