Tiga PKL Jadi Korban Akibat Towing Strap Wibbing Mobil Derek Dishub Kota Batu Putus, Dilarikan ke Rumah Sakit
MALANG NEWS - Insiden soal mobil derek milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu yang mengalami tali putus di Jalan Bromo, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu yang terjadi pada Selasa (17/11/2026) sekira pukul 10.00 WIB, memunculkan seju...
MALANG NEWS - Insiden soal mobil derek milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu yang mengalami tali putus di Jalan Bromo, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu yang terjadi pada Selasa (17/11/2026) sekira pukul 10.00 WIB, memunculkan sejumlah pertanyaan serius terkait standar keselamatan operasional, kelayakan peralatan, hingga prosedur penanganan kendaraan di jalan raya. Selasa (17/11/2026).
Peristiwa yang berujung pada tiga pedagang kaki lima (PKL) menjadi korban tersebut terjadi, setelah tali penarik kendaraan atau towing strap yang digunakan mobil derek Dishub Kota Batu dilaporkan putus.
Akibatnya, kendaraan yang sedang ditarik meluncur tak terkendali hingga menabrak tiga PKL yang berada di sekitar lokasi kejadian.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang tali derek yang putus. Ada sejumlah aspek yang patut ditelusuri, terutama menyangkut kelayakan peralatan, perhitungan beban, kondisi kendaraan yang diderek, serta penerapan prosedur keselamatan sebelum proses penarikan dilakukan.
Publik dan masyarakat Kota Batu menanyakan, apakah Dishub sudah mengganti kerugian atas insiden tersebut.
Masyarakat Pertanyakan Tanggung Jawab Dishub Terhadap Korban (PKL)
Ruli Argono, salah seorang saksi mata warga sekitar di lokasi menanyakan, terkait dengan tanggung jawab dari Dishub Kota Batu.
"Apakah Dishub sudah mengganti semua kerugian korban? Apakah Dishub juga membiayai ke rumah sakit? Bentuk tanggung jawab dari Dishub terhadap korban (PKL) seperti apa?," tanya dia dengan penuh selidik.
Warga Ungkap Ada Kejanggalan
Di tempat yang sama, Hergo salah seorang warga yang berada di sekitar lokasi, juga mengungkapkan kejanggalan yang menurutnya perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak Dishub Kota Batu.
Ia mengaku memperhatikan kondisi tali penarik setelah insiden terjadi. Menurut pengamatannya, tali tersebut putus, sementara kendaraan yang diderek ternyata masih bisa dikendarai.
"Saat itu saya amati tali derek, ternyata memang putus dan mobil yang diderek ternyata bisa dikendarai alias tidak mogok. Lho, kok bisa mobil normal kok diderek?," tanya Hergo.
Pernyataan warga tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan kendaraan harus diderek, termasuk apakah proses penarikan telah mempertimbangkan risiko terhadap pengguna jalan dan pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Dalam rekaman video yang beredar, tali penarik terlihat relatif tipis dan tampak masih baru. Kondisi fisik tersebut memang belum cukup untuk menyimpulkan kualitas maupun kelayakannya.
Namun, spesifikasi teknis, sertifikasi, kapasitas kerja aman, serta riwayat pemeriksaan tali menjadi hal penting untuk diperiksa.
Dishub Sebut Kapasitas Tali 3 Ton, Kendaraan Berbobot 2,8 Ton
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Aditya Prasaja, ketika dikonfirmasi menjelaskan, bahwa berdasarkan informasi dan kronologi dari lokasi kejadian, tali yang digunakan merupakan jenis Webbing Strap dengan kapasitas beban 3 ton.
Sementara kendaraan yang ditarik memiliki berat sekitar 2,8 ton.
"Tali strap webbing kapasitas beban 3 ton, beban kendaraan yang ditarik adalah 2,8 ton. Diduga karena lokasi tanjakan jalan dan beban kendaraan bertambah karena kemiringan tanjakan. Kendaraan diderek karena mogok, yang disebabkan radiator rusak," terangnya kepada awak media.
Penjelasan tersebut justru membuka ruang pemeriksaan lebih lanjut. Jika kapasitas tali disebut 3 ton dan bobot kendaraan mencapai 2,8 ton, apakah perhitungan keselamatan sudah memperhitungkan faktor kemiringan jalan, gaya tarik, beban dinamis, serta kemungkinan lonjakan tegangan ketika kendaraan bergerak atau tertahan di tanjakan?
Kapasitas nominal peralatan tidak serta-merta menjamin keselamatan dalam setiap kondisi operasional. Apalagi, proses penarikan kendaraan di jalan menanjak memiliki risiko berbeda dibandingkan penarikan di jalan datar.
Kendaraan radiatornya rusak, mengapa masih bisa dikendarai? Dishub menyebut kendaraan mengalami mogok akibat kerusakan radiator. Namun, keterangan warga justru menyebut kendaraan tersebut masih bisa dikendarai.
Ketika Kadishub ditanya mengapa kendaraan dengan radiator rusak masih dapat dikendarai dan apakah kendaraan operasional Dishub maupun perlengkapan dereknya menjalani perawatan berkala, Aditya Prasaja kembali menyampaikan, bahwa penjelasan tersebut sesuai informasi yang tercatat dalam kronologi kejadian.
"Ya, terkait insiden itu memang berdasarkan dari informasi yang kami catat di lokasi kejadian," katanya.
Jawaban itu belum sepenuhnya menjawab substansi pertanyaan. Perlu ada penjelasan teknis mengenai jenis kerusakan radiator, kondisi mesin saat kejadian, alasan kendaraan tidak dapat melanjutkan perjalanan, serta pertimbangan memilih metode penderekan.
Begitu pula mengenai tali derek, kapan terakhir diperiksa, siapa yang bertanggung jawab atas insiden yang dimaksud.
Fasilitas Dibeli dengan Uang Rakyat, Keselamatan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Soal insiden ini menjadi peringatan keras bagi pengelolaan fasilitas operasional pemerintah daerah. Sebab, kendaraan dinas, alat derek, tali penarik, hingga perlengkapan pendukung bukan sekadar aset inventaris yang cukup tercatat dalam administrasi.
Seluruhnya merupakan fasilitas publik yang pengadaan dan pemeliharaannya menggunakan uang rakyat. Artinya, standar kelayakan, pemeriksaan berkala, dan keselamatan penggunaannya harus menjadi tanggung jawab serius.
Jangan sampai fasilitas yang semestinya memberikan pelayanan justru berubah menjadi sumber ancaman bagi masyarakat.
Kini publik dan masyarakat Kota Batu, berhak mendapatkan jawaban yang lebih jelas dan pasti dari atas kejadian naas yang mengakibatkan jatuhnya korban.
Siapa yang bertanggung jawab atas kelayakan tali derek? Apakah SOP penderekan telah dijalankan? Mengapa kendaraan yang disebut mogok masih dinilai warga bisa dikendarai? Bagaimana bentuk tanggung jawab Dishub terhadap tiga pedagang yang menjadi korban?
Klarifikasi Kadishub Kota Batu
Berkaitan dengan insiden yang dimaksud, lebih lanjut Kadishub Kota Batu, Aditya Prasaja menyampaikan, jika pihaknya bersedia untuk mengganti.
"Mengganti biaya rumah sakit (sudah dilakukan), mengganti dagangan (sedang dikomunikasikan) dengan para pedagang untuk besarannya berapa. Menanggung biaya perbaikan dan kerusakan kendaraan bilamana ada (masih dikoordinasikan), serta menanggung biaya perbaikan rombong bilamana ada yang rusak (masih dikoordinasikan)," ungkapnya.
Sebab, keselamatan masyarakat bukan persoalan sepele dan begitu pula mengenai tali derek, kapan terakhir diperiksa? Siapa yang bertanggung jawab atas pemeriksaan? Bagaimana standar kapasitas yang digunakan? Apakah peralatan tersebut memang sesuai untuk menarik kendaraan berbobot 2,8 ton di jalur menanjak.
Tiga PKL Menjadi Korban, Tanggung Jawab Tidak Boleh Berhenti pada Kronologi
Akibat insiden tersebut, tiga pedagang kaki lima yang menjadi korban langsung mendapatkan pertolongan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Hasta Brata, Bhayangkara Kota Batu untuk memperoleh penanganan medis.
Peristiwa ini tidak dipandang sekadar sebagai kecelakaan teknis akibat putusnya tali penarik. Ada warga yang menjadi korban ketika fasilitas dan kegiatan operasional pemerintah berlangsung di ruang publik.
Karena itu, Dishub Kota Batu perlu memberikan penjelasan secara transparan mengenai kronologi, standar operasional prosedur (SOP), kelayakan peralatan, serta langkah konkret pemulihan dan pertanggungjawaban terhadap para korban.
Pemeriksaan juga perlu dilakukan secara objektif untuk memastikan apakah insiden murni disebabkan faktor teknis, kesalahan perhitungan beban, kelalaian pemeliharaan, atau terdapat faktor lain yang berkontribusi.
Jika Ditemukan Unsur Kelalaian, Tentu Harus ada Tindak Lanjut Sanksi Hukum
Fasilitas dibeli dengan uang rakyat, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Insiden ini menjadi peringatan keras bagi pengelolaan fasilitas operasional pemerintah daerah.
Kendaraan dinas, alat derek, tali penarik, hingga perlengkapan pendukung bukan sekadar aset inventaris yang cukup tercatat dalam administrasi.
Pasalnya, seluruhnya merupakan fasilitas publik yang pengadaan dan pemeliharaannya menggunakan uang rakyat. Artinya, standar kelayakan, pemeriksaan berkala, dan keselamatan penggunaannya harus menjadi tanggung jawab serius.
Jangan sampai fasilitas yang semestinya memberikan pelayanan justru berubah menjadi sumber ancaman bagi masyarakat. (Nda)
Ditulis oleh
Redaksi Malang News