MALANG NEWS – Melalui kegiatan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menegaskan, kembali pentingnya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai amanat konstitusi.
Forum tersebut menilai, bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD tidak akan menjadi jawaban atas tantangan bangsa, termasuk kesulitan ekonomi dan tingginya biaya politik.
Baca Juga:
Rakernas yang mengusung tema “Ormas dan Pemerintah: Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nasional” ini berlangsung selama tiga hari, yang diikuti oleh ratusan pimpinan DPW dan DPD LIRA dari seluruh Indonesia, mulai Aceh hingga Papua, yang berlangsung di Bogor pada Minggu (18/1/2026).
Selain memperkuat rekomendasi kebijakan, forum ini juga menjadi momentum konsolidasi organisasi.
Pasalnya, DPP LIRA secara resmi mengukuhkan kepengurusan enam badan otonomnya, yaitu Pemuda LIRA, Perempuan LIRA, Koperasi LIRA, Brigade LIRA, LBH LIRA, dan Jaringan Mahali. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan efektivitas kerja organisasi di lapangan.
Kegiatan acara ini juga turut menghadirkan sejumlah pakar sebagai pembicara. Mereka adalah Ilham Khoiri (Wartawan Kompas), Adi Prayitno (Pengamat Politik), M. Isnur (Ketua YLBHI), dan Saiful Mujani (Founder SMRC).
Baca Juga:
Diskusi mengalir membahas berbagai isu terkini dan strategi penguatan partisipasi publik.
Rangkaian acara ditutup oleh Ketua Dewan Pembina LIRA yang juga Gubernur Lemhannas RI, Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dengan orasi ilmiah yang menyoroti tantangan kebangsaan dari kacamata geopolitik.
Dalam paparannya, Gubernur Lemhannas RI, Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., mendorong LIRA untuk terus mengokohkan perannya sebagai civil society yang kuat.
Ia menekankan, bahwa tidak semua persoalan rakyat dapat diselesaikan pemerintah sendiri. “Ya, sehingga kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil merupakan sebuah keharusan,” ujarnya.
Baca Juga:
Secara internal, Rakernas menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan jaringan advokasi hingga ke akar rumput.
Menurutnya, optimalisasi media sosial untuk pergerakan, serta dukungan penuh terhadap sesama pengurus yang menghadapi persoalan hukum.
Salah satunya adalah permintaan pembebasan bagi Hairil, pengurus LIRA Kalteng, yang sedang berhadapan dengan proses hukum.
Baca Juga:
“Itu karena memperjuangkan hak lahan masyarakat di Sampit,” tegas Gubernur Lemhannas RI, Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Sebagai bentuk apresiasi, DPP LIRA menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah cabang yang dinilai berprestasi, yaitu DPW Jawa Timur, DPW Sumatera Utara, DPW Sulawesi Tenggara, serta DPD Aceh Tenggara, DPD Malang, dan DPD Pekanbaru.
Selain itu, penghargaan khusus juga diberikan secara anumerta kepada Almarhumah Mariani dari DPD Simalungun yang gigih membela hak rakyat hingga akhir hayatnya.
Baca Juga:
Merujuk pada tema utama, masih kata Gubernur Lemhannas RI, Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si, bahwasanya Rakernas LIRA mendesak pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan autentik.
“Serta melibatkan organisasi kemasyarakatan secara substantif dalam setiap proses pembangunan nasional,” tukasnya.
Hal ini dianggap krusial, karena menurutnya agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara nyata, bukan sekadar melalui pendekatan yang seremonial.
Baca Juga:
“Kemitraan yang solid antara pemerintah dan ormas harus segera diwujudkan, terlebih dalam situasi ketidakpastian ekonomi dan politik global seperti saat ini,” pungkas Gubernur Lemhannas RI, Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (And)