MALANG NEWS – Soal adanya kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum aktivis dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batu, sangat disesalkan para anggotanya.
Padahal, sebelumnya sesuai dengan kesepakatan jika kasus yang mereka tangani itu semula ditangani bersama oleh satu tim, tentunya dengan melibatkan empat orang anggota dari P2TP2A Kota Batu di dalamnya.
Baca Juga:
Namun, entah mengapa ketiga anggotanya dalam prosesi penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) di Kota Batu yang tengah berjalan tidak mendapati informasi lanjutan.
Ironisnya, diketahui jika salah seorang dari anggota P2TP2A Kota Batu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh Sat Reskrim Polres Batu, karena dugaan kasus pemerasan.
“Terus terang saya kaget mendengar kabar itu, kalau ketua kami kena OTT, malah infonya soal dugaan pemerasan di Ponpes, yang kasusnya sedang kami tangani, dengan mendampingi pihak keluarga korban, hingga proses pelaporan ke Polres Batu,” kata Sis Sayekti Pribadiningtyas, S.Psi kepada awak media, pada Selasa (18/2/2025), usai mengikuti konferensi pers di Mapolres Batu.
Baca Juga:
Tidak Dilibatkan dan Merasa Diabaikan
Berkaitan dengan kasus OTT yang menimpa anggotanya tersebut, dirinya mengaku tidak habis pikir, itu karena mengingat sedari awal pihak P2TP2A Kota Batu, berkomitmen untuk terus mengawal kasus yang dimaksud hingga ke proses persidangan dengan penetapan tersangka.
“Secara profesional awalnya kami menangani bersama, tapi ternyata bermain sendiri karena kami merasa diabaikan dan tidak dilibatkan. Padahal, pada 27 Desember bulan kemarin itu kami sudah melakukan mediasi dengan melibatkan pihak dari keluarga korban dan terduga pelaku dari pihak Ponpes di kantor P2TP2A Kota Batu,” ujar Bu Dosen, sapaan akrabnya.
Baca Juga:
Mantan anggota DPRD Kota Batu ini menambahkan, jika pada waktu itu proses mediasi tidak menemukan titik temu dan berjalan alot.
“Kami pada waktu itu mencoba mediasi, tapi hasilnya deadlock. Padahal, kami hanya mengkonfirmasi sekaligus meminta klarifikasi soal kronologis kejadian sebenarnya, apakah memang betul demikian berdasarkan pengakuan dari pihak korban,” imbuhnya.
Kantongi SK dari Wali Kota Batu
Baca Juga:
Menurut Sis Sayekti Pribadiningtyas, keberadaan P2TP2A Kota Batu, telah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari Wali Kota Batu, karena berdiri dibawah naungan Pemerintah Kota Batu.
“Ya, kalau SK kami ini memang dari Wali Kota Batu. Jadi, keberadaan kami ini resmi,” ungkapnya.
Meski demikian, mantan Dosen Psikologi Pariwisata dan Perhotelan ini, lebih lanjut menegaskan, bahwa pihaknya terus berkomitmen mengawal dengan pendampingan terhadap pihak keluarga korban.
Baca Juga:
“Jadi sesuai dengan undang-undang bahwasanya kami (P2TP2A Kota Batu-red), akan terus mengawal, namun tentunya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Nda)
Baca Juga:
