DP3AP2KB Pemkot Batu Bersama Bank Jatim Luncurkan Aplikasi Siskeudes Online

MALANG NEWS – Pemerintah Kota Batu mendukung penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes online 2.0.6, guna membantu pemerintah desa mengelola keuangan tersebut secara mudah dan aman. 

Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pemkot Batu bersama Bank Jatim, menyelenggarakan Pengoperasian Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6 untuk  transaksi pertama di Kota Batu, di Gedung Bank Jatim Kantor Cabang Batu, pada Jumat (12/1/2024).

Pelaksanaan transaksi pertama ini dilakukan oleh 3 desa, yaitu Desa Punten, Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pendem.

Kepala DP3AP2KB Pemkot Batu Aditya Prasaja menjelaskan, Siskeudes online merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

“Ya, itu mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban,” terang Aditya.

Dirinya yakin dengan adanya aplikasi Siskeudes ini, laporan keuangan setiap desa bisa jelas dan transparan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

“Kemendagri melalui Surat Dirjen Kemendagri No. 100.3.3.3/0179/BPD tentang implementasi percepatan digitalisasi keuangan menggunakan Siskeudes untuk implementasi transaksi non-tunai Pemerintah Desa harus dilaksanakan. Hari ini dilakukan transaksi perdana, yaitu Siltap untuk 3 desa, nantinya akan diikuti oleh desa-desa lain di Kota Batu,” kata Aditya.

Menurutnya, Siltap adalah penghasilan tetap yang diberikan kepada kepala desa dan perangkatnya yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa). Sedangkan penerapan implementasi transaksi non-tunai Pemerintah Desa dilaksanakan bersama dengan Bank Jatim.

“Transaksi melalui Siskeudes akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan transaksi diatas 5 juta dan untuk belanja aparatur Desa,” lanjut Aditya.

Sebagai informasi, Siskeudes 2.0.6 adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Zul)