Realisasi Belanja APBN KPPN Malang Tembus Rp 5,05 Triliun dan Tumbuh 3,74 Persen, Mei 2023

MALANG NEWS – Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, sampai
dengan Mei 2023 sebesar Rp 5,05 Triliun atau 36,13 persen dari total pagu sebesar Rp 13,96
triliun.

Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 3,74 persen dari realisasi Mei 2022 sebesar Rp 2,52 triliun atau 32,39 persen dari total pagu sebesar Rp 7,77 triliun.

Dari total realisasi belanja sebesar Rp 5,05 triliun tersebut, untuk Belanja Pemerintah
Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian atau Lembaga sebesar Rp 2,05 triliun atau
34,54 persen dari total pagu sebesar Rp 5,93 triliun dan Tansfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 3,01
Triliun atau 37,30 persen dari pagu sebesar Rp 8,07 triliun.

Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp 5,05 triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda), guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuran.

Secara lebih detil, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan
Mei 2023 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1,41 triliun atau 38,94 persen dari pagu
sebesar Rp 3,62 triliun. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp 605,00 miliar atau 29,48 persen dari
pagu sebesar Rp 2,05 triliun. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 22,58 miliar atau 4,27 dari
pagu sebesar Rp 233,04 miliar. Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp 7,64 miliar atau
47,46 persen dari pagu sebesar Rp 16,09 miliar dan merupakan yang terbesar persentase
realisasinya.

Sementara itu, untuk TKD di KPPN Malang sampai dengan Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp 3,01 triliun atau 37,30 persen dari total pagu sebesar Rp 8,07 triliun, terdiri dari DAU sebesar Rp 1,87 triliun, DBH sebesar Rp 208,49 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp 578,43 miliar, Dana Desa sebesar Rp 318,70 miliar dan Dana Insentif Fiskal sebesar
Rp 26,16 miliar.

Sementara itu, DAK Fisik belum terdapat realisasi darim pagu sebesar Rp 261,60 miliar.
Di sisi Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang sampai Mei 2023, secara agregat terealisasi sebesar Rp 48,09 triliun dan tumbuh sebesar 2,41 persen (YoY).

Pendapatan tersebut terdiri dari Perpajakan sebesar Rp 10,25 triliun, Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp 37,39 triliun merupakan penyumbang terbesar, dan PNBP sebesar Rp 439,94 miliar.

Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah.

“Ya, tujuannya agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN secara akuntabel, guna
mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya kepada awak media, pada Rabu (21/6/2023). (And)