MALANG NEWS – Kekerasan terhadap wartawan belakangan ini memang marak terjadi di Indonesia, dan di masa sekarang Indonesia telah masuk ke dalam masa kebebasan pers, dengan berakhirnya masa reformasi pemerintah Orde Baru dengan masa reformasi ini.
Pers di Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas, jika dibandingkan dengan masa Orde Baru dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi.
Namun demikian, lahirnya kebebasan pers ini diikuti pula dengan meningkatnya ancaman keamanan terhadap pekerja pers itu sendiri, tak terkecuali di Kota Batu.
Baca Juga:
Soal adanya dugaan intimidasi, perampasan HP dan penahanan yang menimpa jurnalis di Kota Batu, Yiyin Lukman Adiwinoto, menurut Ketua Organisasi Pers IWO Malang Raya, Rudi Hariyanto, C.STMI, hal itu terbukti dari semakin banyaknya kasus tindak kekerasan maupun pelecehan terhadap wartawan itu, harus diusut tuntas dan di tindak tegas dengan melaporkan ke pihak yang berwajib.
Dirinya mengecam sekaligus mengutuk keras, kepada oknum yang melakukan kekerasan intimidasi kepada wartawan yang melakukan tugas jurnalistiknya.
“Kami mewakili atas nama Organisasi Pers Ikatan Wartawan Online (IWO) Malang Raya, secara tegas mengecam perbuatan yang dilakukan oleh oknum pihak manajemen Pusat Oleh-oleh di Kota Batu yang mengintimidasi jurnalis. Kemarin kami juga sudah konfirmasi kepada korban (wartawan-red), tentang kronologis dalam investigasi jurnalistiknya. Menurut kami, itu memang murni menjalankan tugasnya mencari informasi. Apalagi juga Kapolres Batu telah berstatement, jika kegiatan Vaksinasi 1.000 dosin 1 Sinovac yang batal digelar bertepatan dengan HUTRI ke 76 tahun itu dinyatakan Hoax,” beber dia, Minggu (22/8/2021).
Baca Juga:
Wartawan senior Malang Raya ini meminta kepada penegak hukum khususnya Polres Batu, untuk segera mengungkap semuanya dengan transparansi apa maksud dan tujuannya pelaku, hingga berakhir pada kekerasan intimidasi kepada salah seorang jurnalis di Kota Batu.
“Karena dari sudut pandang kami banyak kejanggalan pada kegiatan tersebut, yakni mulai dari penyebaran flayer, pendataan KTP dan nomer HP penerima vaksin sampai terjadinya intimidasi terhadap seorang jurnalis. Tindakan premanisme yang berupa penganiayaan maupun tindak kekerasan lainnya terhadap pekerja media massa, apapun alasannya tidak dapat dibenarkan,” ucapnya.
Menurutnya, dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum, yang secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
Baca Juga:
“Ketentuan mengenai adanya perlindungan hukum terhadap wartawan, secara jelas tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Yang dimaksud adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tukas dia.
Rudi mempertegas, bahwa sesama rekan seprofesi, dirinya tidak ingin kasus kekerasan intimidasi itu berakhir dengan kata permintaan maaf.
“Jika hanya permintaan maaf, maka kejadian berikutnya juga akan terulang. Kami tidak mau marwah jurnalis dianggap remeh dan rendah, biarkan pengadilan yang memutuskan salah atau tidaknya suatu perkara. Kami berharap semua elemen masyarakat bisa memahami UU Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Kalau keberatan tentang suatu pemberitaan oleh sebuah media, maka setiap orang harus menggunakan mekanisme yang disediakan oleh Pasal 1 ayat (11), (12), dan (13) jo pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers,” bebernya.
Baca Juga:
Diuraikan dia, bagi siapapun tidak boleh menghalang-halangi tugas seorang jurnalis. Karena Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
“Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyatakan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah),” pungkasnya. (Yan)
Baca Juga:
