MALANG NEWS – Atas maraknya sorotan terhadap anggaran jumbo (Sekwan) DPRD Kabupaten Malang Rp 70 Miliar, Akademisi UNIRA (Universitas Islam Raden Rahmat) Malang, yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Dafis Ubaidillah Assiddiq. M.IP, memberikan dua tanggapan kritis.
“Ada dua sorotan saya terkait hal ini. Yakni minta dewan menajamkan sense of crisis dan kedua adalah memprioritaskan alokasi dana untuk penanganan pandemi Covid-19,” tandas Akademisi UNIRA (Universitas Islam Raden Rahmat) Malang, yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Dafis Ubaidillah Assiddiq. M.IP, Kamis (19/8/2021).
Ia minta dewan serius, untuk menajamkan sense of crisis dan mengutamakan alokasi dana untuk penanganan warga terdampak pandemi.
Baca Juga:
Dafis menyampaikan, bahwa proses penganggaran sudah sesuai peraturan yang berlaku. Besaran anggaran menyesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Memang dalam PP Kemenkeu telah diatur tentang prosentase APBD. Jika memang PAD tersebut besar secara otomatis prosentase keuangan kepada DPRD akan besar juga,” tegasnya.
Ia menambahkan, mestinya, DPRD lebih memperhatikan kepentingan rakyat. Rakyat butuh kepastian tersedianya layanan kesehatan. Hal ini jelas telah dijamin dan menjadi amanat undang-undang.
Baca Juga:
“Namun yang sangat penting hari ini menjadi perhatian secara khusus adalah kondisi rakyat dalam masa pandemi. Yang lebih membutuhkan jaminan kesehatan dan layanan kesehatan. Yang secara jelas telah dijamin oleh konstitusi,” tegasnya.
“Alangkah lebih baiknya, jika APBD diprioritaskan bagi masyarakat. Kongkritnya, semisal kuota pembelajaran anak (pelajar) juga sangat dibutuhkan,” terangnya.
“Coba kita lebih pertajam ‘sense of crisis’ pada masa pandemi. Jika rakyat hari ini menderita, harusnya wakil rakyat juga harus ikut ‘puasa’,” tutup pria yang juga dosen ini.
Baca Juga:
Seperti diketahui, berbagai kalangan mulai menyoroti besaran anggaran Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Malang. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, media mengabarkan aroma tak sedap soal anggaran belanja dewan yang tembus hingga Rp 70 Miliar.
Diketahui, di tahun 2021 ini banyak didapatkan pada tunjangan Ketua dan anggota DPRD, diantaranya belanja uang representasi DPRD Rp 1,1 Miliar, tunjangan keluarga DPRD Rp. 200 juta, ada juga tunjangan jabatan DPRD senilai Rp 1,6 Miliar. Sebelumnya anggaran sekwan yang tembus Rp 70 Miliar ini juga menjadi sorotan HMI Cabang Malang. (Had)
Baca Juga:
