Ikuti Kami di Google News

Akademisi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP (Had)

MALANG NEWS – Akademisi ramai-ramai memberikan sumbangsih pemikiran sehubungan adanya perpanjangan PPKM level 4 di Kota Malang.

PPKM diperpanjang, selayaknya dibarengi dengan penerapan empat hal (persyaratan) penting. Hal ini setidaknya diungkapkan oleh Akademisi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP.

“Pertama, PPKM harus dijalankan dengan ketat. Membatasi mobilitas warga. Jangan setengah-setengah,” tandas Akademisi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP, Jumat (6/8/2021).

“Kedua, bantuan ekonomi untuk warga terdampak harus digencarkan selama PPKM. Ketiga, pemerintah harus memprioritaskan pemulihan warga yang tepapar Covid-19, dengan penambahan faskes (RS darurat, penambahan ventilator, dan lainnya). Keempat, selama PPKM harus dioptimalkan proses vaksinasi untuk menopang capaian herd immunity,” tegas Alumnus FISIP Universitas Airlangga Program Studi Ilmu Politik ini.

Ia menjelaskan, tantangan pencapaian flattening the curve pandemi Covid-19 ini. “Tantangan terbesar adalah tidak adanya konsep yang tetintegrasi antara pemerintah pusat dan pemda, sehingga kebijakan yang diambil tidak sinkron.
Kedua, pemerintah kurang transparan soal data yang faktual, serta proses tracing yang tidak optimal, sehingga sulit membatasi angka penularan,” terangnya.

“Solusinya sebaiknya pemda diberi keleluasaan  penuh untuk menyusun strategi penanganan berbasis komunitas. Karena basis penanganan pandemi yang efektif ada di level komunitas. Apa yang dilakukan di Kota Madiun bisa dijadikan contoh untuk daerah lain, dengan memberdayakan PKL untuk mensuplai kebutuhan warga yang sedang isoman atau karantina,” tukasnya.

“Harapannya tidak ada jalan lain kecuali pemerintah harus mempercepat proses vaksinasi. Belajar dari Amerika dan Eropa, kunci utama penanganan Covid adalah menaikkan prosentase warga yang sudah tervaksinasi,” tutup Tri Hendra. (Had)

Share: