MALANG NEWS – Percepatan kompensasi oleh Pemerintah diharapkan dijalankan secepatnya mengimbangi maraknya kejadian pengibaran bendera putih, di berbagai daerah terkait pandemi dan perpanjangan PPKM.
“Fenomena pengibaran bendera putih, seharusnya direspon cepat oleh pemerintah dengan mempercepat kompensasi kepada mereka. Jika Pemerintah bertindak cepat dalam kompensasi tersebut, maka masyarakat akan dapat memahami kondisi. Bagaimanapun juga keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi “Salus Populi Suprema Lex Esto,” tandas Sosiolog yang juga Dosen Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Umar Sholahudin, S.Sos., M.Sos, Jumat (6/8/2021).
Ia memberikan penjelasan terkait perlunya PPKM diperpanjang.
“Melihat kondisi dimana angka positif Covid-19 dan kematian yang cukup tinggi pada kisaran 30.000 per hari meskipun sudah lebih rendah dibanding ketika PPKM darurat yang mencapai puncaknya pada angka 50.000, maka memang tidak ada jalan lain kecuali kebijakan PPKM dilanjutkan dengan berbagai ketentuan yang lebih longgar (level 4),” tutur alumnus FISIP Universitas Airlangga Program Studi Sosiologi ini.
Namun demikian perpanjangan PPKM level empat ini harus diikuti dengan berbagai kebijakan secara masif seperti vaksinasi massal dan intensif, percepatan kompensasi bagi kelompok masyarakat terdampak atau kelompok rentan.
“Saya cermati, ada disparitas (jarak) antara kebijakan perpanjangan PPKM dengan kecepatan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak atau kelompok rentan,” urai kandidat Doktor Sosiologi Universitas Airlangga ini.
Ia mengungkapkan, hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mengimbangi kebijakan tersebut.
“Masyarakat harus disiplin jaga prokes dan istiqomah. Pemerintah harus menggencarkan program vaksinasi secara intensif dan meluas. Pemerintah harus memberi ruang kreatifitas bagi tumbuhnya enterpreunership bagi warga masyarakat di tengah Pandemi,” tukasnya.
“Saya yakin dibalik musibah atau pandemi ini, ada peluang dan ruang untuk berusaha dengan tetap menjaga prokes secara ketat. Warga masyarakat harus pandai mengatur waktu untuk mobilitas keluar rumah,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, tantangan mewujudkan flattening the curve pandemi Covid-19 ini.
“Ada faktor struktural, yakni adanya inkonsistensi kebijakan pemerintah dan kegamangan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini, terutama terkait dengan munculnya varian virus baru Delta. Sebut saja misalnya kebijakan pemerintah yang masih membuka pintu bagi TKA dan warga negara asing, termasuk TKA China untuk masuk ke Indonesia. Padahal di Indonesia masih dalam kondisi pandemi. Selain itu, ada nuansa perlakuan yang berbeda dari aparat penegak hukum dalam menindak warga masyarakat yang dinilai melanggar kebijakan PPMK. Kalau orang kecil aparat begitu tegas dan berani, namun ketika yang melanggar orang besar ; pejabat, poltisi, nyaris tak ada tindakan hukum. Ini yang membuat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PPKM ini masih rendah,” terangnya.
“Selain itu kedisiplinan prokes di sebagian masyarakat mash memprihatinkan. Dan ini memicu kejenuhan masyarakat terhadap pandemi ini, apalagi ketika kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Bagi masyarakat, lebih takut mati kelaparan, anak istri di rumah nggak bisa makan, daripada takut mati karena Corona,” tuturnya.
“Solusinya pemerintah perlu melonggarkan PPKM ini, agar roda sosial dan ekonomi warga kembali berjalan, tetapi harus tetap disiplin jaga prokes. Vaksinasi harus digencarkan dan diperluas. Diharapkan, setidaknya ada kesinambungan, ekonomi yes, kesehatan yes,” sambungnya.
“Saya berharap pemerintah serius dan konsisten dengan kebijakan yang dibuat dan konsekuensi yang harus didapat oleh warga masyarakat akibat kebijakan PPKM tersebut. Sumber daya pemerintah sangat besar dan banyak, ini yang harus dioptimalkan dan diarahkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 ini agar tidak meluas, semakin menurun positif Covid-19 dan kematiannya.
“Saya juga berharap masyarakat harus tetap tenang dan tetap jaga prokes. Kondisi ini memang serba sulit, tetapi jika dikerjakan bersama, maka akan lebih ringan. Semua elemen masyarakat, harus bergandeng tangan bagaimana melenyapkan pagebluk ini sehingga kita semua bisa hidup normal kembali,” pungkasnya. (Had)
