MALANG NEWS – PPKM Darurat diharapkan bisa menjadi jalan keluar menurunkan angka lonjakan Covid-19. Kebijakan PPKM
(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 4 diperpanjang hingga 2 Agustus 2021.
Upaya jibaku dalam mengatasi lonjakan pasien terpapar terus dilakukan pemerintah, bersama semua elemen bangsa untuk melandaikan kurva pandemi Covid-19.
Dalam “pertempuran”melawan Virus asal Wuhan tersebut, telah syahid ribuan warga Indonesia baik dari warga, relawan, nakes, dokter dan aparat.
Baca Juga:
Adanya fenomena tersebut, memicu keprihatinan dari berbagai kalangan yang tidak hanya menyampaikan tindakan berupa kiriman ucapan berbelasungkawa, melainkan juga aksi nyata untuk membantu dalam meringankan beban warga terpapar.
“Setelah melakukan kajian, ada 7 point penting catatan berupa koreksi-evaluasi untuk pelandaian kurva pandemi Covid-19. Salah satunya (pertama), adalah saat ini sudah sangat urgen dan mendesak dijalankan program berupa aksi nyata untuk pertolongan kepada terpapar,” tegas Wakil Ketua Satgas Covid-19 NU Malang Raya, dr. Umar Usman, MM, Minggu (25/7/2021).
Aksi nyata yang dibutuhkan adalah seperti gerakan vaksinasi massal, yang massif, meluas dan sesuai protap (Standar Operasional Prosedur).
Baca Juga:
“Kami mengapresiasi atas gerak cepat dari berbagai pihak penyelenggara Vaksinasi Massal yang akhir-akhir ini berjalan. Satu hal penting yang perlu dijalankan, adalah pelaksanaannya harus sesuai aturan, agar tidak menimbulkan klaster baru,” papar Pria yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang ini.
Kedua, adalah adanya temuan kasus meski jumlahnya tidak signifikan, jika warga yang telah divaksin dua kali, ternyata masih saja terpapar hingga akhirnya meninggal.
“Jika dirasa vaksin yang saat ini tidak mempan harap ganti baru. Karena bahkan ada yang sudah vaksin 2 kali tetap terpapar dan meninggal. Warga Nusantara menunggu realisasi Vaksin Merah Putih,” terang Pria yang juga Ketua PC NU Kabupaten Malang ini.
Baca Juga:
Ketiga, jika kematian yang muncul adalah kekurangan oksigen atau tidak tertanganinya pasien akan kebutuhan oksigen, maka dibutuhkan perbaikan dalam penyediaan oksigen untuk keperluan medis.
“Pemerintah selayaknya membuat kebijakan pengaturan untuk penyediaan oksigen untuk medis kapasitas diperbesar,” tutur Pria alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.
Keempat, Vaksin bukanlah solusi utama namun yang penting adalah adanya kedisiplinan, baik individual, maupun kolektif terhadap prokes (Protokol Kesehatan).
Baca Juga:
Kelima, perlunya dilakukan penelusuran dan pendataan mencari angka pasien terinfeksi, dan angka meninggal secara lebih akurat dan valid.
Dikatakannya, selama ini cukup sulit untuk mengetahui angka mendekati riil jumlah terpapar Covid yang meninggal.
“Kita butuh data tersebut. Hal ini karena pasien meninggal tak terpantau, tak terdeteksi, dan tak termonitor dengan baik angka-angkanya. Jika hal ini teratasi maka akan sedikit lebih mudah dalam penanganan dan pengendalian,” jelas dr. Umar Usman.
Baca Juga:
“Hal ini penting untuk penyusunan penanganan (mitigasi) secara lebih intensif dan tepat,” papar Pria yang juga senior KAHMI ini.
Keenam, senyatanya saat ini telah terjadi sikon adanya nakes, dan faskes yang kewalahan, mengimbangi jumlah lonjakan kasus terjadi.
“Maka dibutuhkan upaya rekrutmen relawan, nakes, penambahan obat anti virus, vitamin dan vaksin, serta penyediaan BOR baik di RS resmi maupun RS yang temporer (semacam RS) Lapangan,” ungkap dr. Umar Usman.
Baca Juga:
Ketujuh adalah pentingnya percepatan penyaluran bansos untuk terdampak guna mengimbangi daya hidup warga, dalam mencukupi kebutuhan warga selama masa lonjakan pandemi.
“Kami bersimpati dan berterima kasih kepada semua pihak yang turut peduli dalam pemberian bansos. Baik dari pihak pemerintah maupun gerakan kepedulian masyarakat, yang kini semakin ngetrend. Semoga kurva Covid cepat melandai, agar perekonomian kembali bergerak tumbuh,” pungkas pria berjuluk dokter rakyat ini. (Had)
Baca Juga:
