MALANG NEWS – Perpanjangan PPKM Darurat pada sisi lain secara ironis memicu timbulnya chaos yang menjadikan prihatin, karena hal tersebut bisa memantik munculnya permasalahan yang lebih besar dan kompleks di tanah air.
Adanya perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021, menuai sejumlah reaksi baik dari sorotan akademisi maupun masyarakat di berbagai daerah.
“Perpanjangan PPKM Darurat dari kacamata manajemen krisis, merupakan sebuah strategi yang harus diambil manakala program yang sedang dijalankan belum menunjukkan hasil yang sangat signifikan atau diharapkan,” tegas Pakar Komunikasi dan Manajemen Krisis Universitas Brawijaya (UB) Malang, Maulina Pia Wulandari, PhD, Minggu (18/7/2021).
Baca Juga:
“Jadi sebuah kewajaran jika pemerintah memperpanjang masa PPKM. Dan jika indikator telah menunjukkan, bahwa pandemi Covid-19 sudah bisa dikendalikan, maka akan dihentikan. Namun, pemerintah perlu mempersiapkan banyak hal terutama untuk masyarakat yang terdampak,” papar Perempuan alumnus FISIP Universitas Airlangga ini.
Terkait apa saja yang perlu disiapkan untuk masyarakat terrdampak, ia memberikan penjelasan.
“Economic and social security. Pemerintah perlu menyiapkan bantuan sosial khusus bagi masyarakat kelas bawah yang sangat terdampak, agar tetap mendapatkan jaminan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya karena semakin sulit mencari income. Bantuan kesehatan seperti obat-obatan dan vitamin bagi masyarakat miskin yang isoman, karena status kesehatannya yang terpapar Covid ringan dan sedang,” terang Perempuan lulusan Doktoral University of Newcastle Australia ini.
Baca Juga:
Selain itu, perlu juga menjamin distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan dengan baik dan menjaga kestabilan harga bahan-bahan pokok, obat-obatan vitamin, dan kebutuhan kesehatan yang lain, agar tidak mengalami kenaikan harga.
“Hal penting lainnya adalah, perlunya memutus mata rantai mafia perdagangan kebutuhan medis yang dibutuhkan pasien Covid baik yang isoman maupun di rumah sakit,” terang penggemar inovasi kuliner ini.
Sehubungan dengan adanya informasi di beberapa daerah yang sempat chaos terkait perpanjangan, Pia memberikan paparan.
Baca Juga:
“Pro kontra pada sebuah kebijakan itu adalah hal yang wajar, namun kalau sudah menimbulkan kegaduhan, maka pemerintah harus mengatasi hal tersebut dengan berintrospeksi diri pada hal-hal apa yang belum dilakukan dengan baik, sehingga masyarakat melakukan penolakan. Pemerintah harus mampu melakukan komunikasi dan sosialisasi secara intensif, terbuka dan jujur kepada masyarakat yang protes dan kontra, tentang maksud dan tujuan perpanjangan PPKM Darurat. Sampaikan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah, berikan informasi yang jelas agar masyarakat berbagai hal tentang masalah perpanjangan tersebut, mendengarkan keluhan masyarakat dan merespon keluhan tersebut dengan memberikan solusi,” jelas Pia.
Ia memaparkan analisa ilmiah sederhana hal ini (chaos) bisa terjadi. “Masyarakat cemas, bingung, kalut karena bingung gak bisa cari makan, jadi mudah tersulut kalau ada yang provokasi,” urainya.
Selanjutnya Pia mengungkapkan resep mensoldikan, dan membuat masyarakat patuh, dan disiplin.
Baca Juga:
“Penanganan Covid-19 bisa dilaksanakan dengan cara:
1. Hukum yang jelas tentang pengendalian Covid-19.
2. Penegakan hukum yang tegas, jelas, dan tidak tebang pilih.
3. Disiplin & kepatuhan pemerintah dan masyarakat pada aturan dan protokol kesehatan.
4. Teknologi digital untuk tracing.
5. Mobilitas manusia yang dibatasi.
6. Kekompakan pemerintah dari pemerintah pusat hingga daerah.
7. Pemerintah dan opinion leaders harus mampu menjadi role model yang baik dan memberikan contoh yang benar, untuk disiplin dan patuh pada protokol kesehatan,” tukasnya.
Ia menjelaskan, bagaimana dirinya turut memberikan kontribusi selama ini terkait pandemi bersama yang lainnya.
“Sebagai akademi yang fokus pada manajemen krisis, saya selalu memberikan masukan, kritikan konstruktif dan rekomendasi kepada pemerintah terkaitan manajemen penanganan krisis dan komunikasi publik berdasarkan hasil analisis secara akademis. Perkara pemerintah mau mendengarkan atau tidak, itu terserah kepada pemerintah. Sudah menjadi kewajiban akademisi untuk memberikan analisis akademis kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan,” tandasnya.
Baca Juga:
“Selain itu sebagai akademisi, saya juga punya berkewajiban mengedukasi masyarakat terkait dengan kedisiplinan, agar patuh pada protokol kesehatan. Saya lakukan dengan menggunakan berbagai media komunikasi sekaligus berusaha sebaik mungkin untuk menjadi role model, ya paling tidak bagi keluarga sendiri dan orang-orang di sekitar saya,” imbuhnya.
Terakhir, ia turut memberikan himbauan dan harapan. “Masyarakat tetap tenang dalam menghadapi masa perpanjangan PPKM Darurat. Makin patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang mampu, diharapkan untuk bersama-sama bergotong royong membantu masyarakat yang sangat terdampak pada program perpanjangan PPKM Darurat. Pemerintah dalam hal komunikasi publik harus mampu menjadi komunikator yang dipercaya masyarakat sebagai sumber,” pungkasnya. (Had)
Baca Juga:
