MALANG NEWS – Hantaman gempa bumi 6,1 SR di Malang, tidak hanya menorehkan kabar duka karena adanya korban jiwa dan rumah rusak parah.
Namun juga menyisakan pekerjaan rumah besar yang harus ditangani bersama, agar keberlangsungan pembelajaran untuk generasi muda dapat berkelanjutan.
Jika tidak segera diatasi, maka potret dunia pendidikan di Kabupaten Malang akan suram dan menjadikan masa depan anak bangsa kelam, karena terputusnya kegiatan belajar di sekolah.
Baca Juga:
Recovery pasca gempa mencakup hal yang kompleks, bukan hanya hal-hal mendasar seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari (makanan dan minuman), namun juga harus pula memperhatikan hal-hal lain yang tak kalah pentingnya.
Salah satunya adalah pentingnya dilakukan renovasi infrastruktur sekolah, yang mengalami kerusakan parah di daerah terdampak gempa di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.
SDN 02 Desa Sukodono, Kecamatan Dampit misalnya, dirasa sangat perlu mendapatkan bantuan pendanaan (finansial) maupun material bangunan.
Baca Juga:
Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sukodono Sukardi, S.Pd memberikan penjelasan, terkait kondisi sekolah ditempatnya mengabdikan diri.
“Untuk bisa menjalankan pembelajaran tatap muka (PTM) maka urgent ada renovasi. Kondisi SD Negeri 2 Sukodono akibat gempa bumi 10 April 2021 kategori rusak ringan 4 lokal dan rusak berat 3 lokal,” tuturnya, Selasa (28/4/2021).
Diungkapkan dia, empat (4) lokal rusak ringan terdiri atas Plafon kelas dan ada dinding retak. Dan tiga (3) lokal rusak berat terdiri atas: genting, Plafon Reng, usuk (bagian atap gedung rusak berat), dinding dan lantai kusen jendela.
Baca Juga:
“Keinginan dan permintaan, adalah dilakukannya pembenahan sementara pembenahan genting saja pada 4 lokal rusak ringan agar dapat dipergunakan untuk kegiatan PBM, sedangkan 3 lokal tidak berani menempati dan tidak diperkenankan ditempati karena faktor keamanan dan keselamatan warga sekolah,” ujarnya.
Ia mengatakan, dirinya berharap adanya bantuan untuk segera dibangunnya gedung sekolah agar dapat dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka. Mengingat eksistensi dan fungsi sekolah sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia mengungkapkan, dirinya sepakat dengan adanya kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM). “Pada prinsipnya saya setuju, dengan mengikuti arahan dari pemerintah dengan tetap mematuhi prokes dan utamanya tidak membebani guru, wali murid, dan siswa apalagi daerah pedesaan yang sulit akses internet,” terangnya.
Baca Juga:
Solusinya dan kebijakan adaptasi di sekolah, adalah belajar dengan dilaksanakan PBM tatap muka dengan cara rolling atau bergantian.
Secara lebih rinci, ia memaparkan kebutuhan pembiayaan dan peruntukan renovasi bangunan sekolah. Untuk yang kerusakan ringan sekitar Rp 25.000.000. Untuk yang rusak berat 3 lokal sekitar Rp 250.000.000.
“Saya berterima kasih adanya atensi dan perhatian dari media. Semoga ada hasil khususnya bantuan sehingga segera bisa digunakan untuk belajar tatap muka,” jelasnya.
Baca Juga:
Penuhi persyaratan jika harus tatap muka
Sekilas informasi, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rachmat Hardijono mengungkapkan, ada sejumlah hal yang harus dipenuhi sekolah dan belum bisa memastikan waktu pelaksanaan kegiatan sekolah tatap muka di wilyahnya.
Sekolah harus memenuhi syarat menyediakan fasilitas protokol kesehatan, meliputi toilet bersih, sarana tempat cuci tangan, dan disinfektan.
Baca Juga:
“Sekolah yang berada di bawah naungan Dispendik Kabupaten Malang bisa melakukan PTM (pembelajaran tatap muka) jika fasilitas penunjang telah memadai. Sebelum itu juga harus dilakukan pendataan sebelum uji coba PTM diselenggarakan,” terang Rachmat.
Terkait kesiapan sekolah di Kabupaten Malang dalam memenuhi syarat fasilitas protokol kesehatan, Rachmat masih belum bisa menjelaskan secara mendetail, karena masih dilakukan pendataan.
“Sekolah SD diharuskan berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kelurahan sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar,” tandasnya. (Had)
Baca Juga:
