Salah satu hal yang kerapkali mendapat sorotan adalah penanganan kejahatan narkoba yang dinilai perlu pembenahan.
“Sebenarnya selama ini masyarakat sudah tahu perilaku anggota kepolisian terkait kejahatan narkoba. Bagaimana seorang pemakai dinaikkan status dijadikan bandar. Lalu seorang bandar dituntut sekedar rehabilitasi. Ini kan main-main di kepolisian di Satnarkoba. Masyarakat sebenarnya sudah tahu tapi gak tahu melapor kemana,” tegas Bambang Rukminto, Rabu (27/1/2021).
Seperti diketahui, selain Terorisme, penanganan kejahatan narkoba di Indonesia, menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan, karena menimbulkan dampak merusak generasi muda.
Sekilas informasi, hari ini Rabu (27/1/2021), Kapolri Baru Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo telah resmi dilantik Presiden Jokowi dan siap menjalankan tugas negara.
Beberapa waktu lalu, dalam pertemuan dengan DPR, sebelum pengangkatan Kapolri baru, Machfud MD menyatakan jika ada suatu hal berupa konsep Kapolri Listyo yang jarang atau tidak diberitakan.
Yakni jika ada pejabat Polri terlibat jadi beking, atau bandar kejahatan narkoba akan dipecat dan dimejahijaukan. Padahal hal tersebut masyarakat sudah memahami (hal biasa) dan bukan terobosan. Namun uniknya DPR RI memberikan respon dan applaus seolah menjadi sebuah inovasi baru.
Bambang mengatakan, dirinya menggaris bawahi program ke-9 dari Kapolri baru. “Saya menggarisbawahi program ke-9 agar partisipasi internal pengawasan dan kontrol partisipasi melibatkan masyarakat, dikembangkan Bapak Listyo di masa depan. Ini seharusnya dikembangkan dan dibangun terus menerus,” imbuh pria lulusan Fisip Universitas Airlangga ini.
Bambang menyebutkan, konsep tersebut jangan sampai hanya menjadi angin surga dengan implementasi seperti dulu.
“Jangan sampai itu hanya menjadi angin surga yang enak didengar namun implementasi tetap seperti dulu-dulu lagi,” tutup Bambang Rukminto. (Had).
MALANG NEWS – Seiring momen pengangkatan Kapolri baru Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, pada Rabu (27/1/2021) diharapkan membawa sejumlah harapan untuk law enforcement di Indonesia.