“Kalau kita baca dari namanya tentang konsep Pam Swakarsa sebenarnya sejak dulu sudah ada. Kita mengenal satpam, pramuka dan siskamling. Ini potensi dari warga yang selama ini sudah ada. Sebagian masyarakat sampai sekarang masih traumatik dengan istilah Pam Swakarsa. Karena dulu di tahun 1998-1999 pernah menghadapi demonstran dengan tindakan kekerasan,” tegas Ridwan Habib, Senin (25/1/2021).
Optimalkan FKPM
Ridwan menjelaskan, yang terjadi saat ini tidak seperti konsep PAM Swakarsa seperti yang dulu.
“Namun yang sekarang bukan itu Kan ada FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) yakni forum kemitraan digalang bhabinkamtibmas, humas di polres, dan polsek. Semisal ada tawuran, aksi kejahatan, kerumunan massa dan gangguan keamanan, bisa melapor, berkomunikasi dengan HT memberi informasi ke aparat keamanan. Ini menurut saya bagus,” tukas Ridwan.
Atas adanya kekhawatiran YLBHI terkait potensi PAM Swakarsa, akan menjadi cikal bakal kekerasan karena ada ormas yang dipersenjatai, Ridwan memberikan penjelasan.
“Teman-teman kadang berlebihan. Mohon maaf ini saya memberikan kritik kepada LSM. Kadang mereka asyik diskusi di Menteng saja. Padahal di masyarakat, FKPM bisa membantu semisal ada kegiatan pemakaman, pengamanan orang hajatan, mengatasi permasalahan maling ketangkap. Maka tinggal hubungi pakai HT polisi akan datang. Bukan ngumpulim orang dikasih seragam putih, kasih pentungan, lalu mukulin orang,” jelas Ridwan.
Ridwan mengungkapkan, tantangan yang muncul adalah dari sisi pembahasaan yang ia nilai sangat halus.
“Namun tantangan dari sisi pembahasan. Saya melihat Kapolri baru ini sangat halus karena terlalu pendiam, jadi kesannya kurang informatif. Tampaknya Kapolri ini tipe pendiam bukan tipe suka bicara. Sepertinya perlu didampingi Kadiv Humas atau Jubir yang bisa membahasakan ide brilian Kapolri ke publik. Bagi saya Kapolri saat ini keren. Diam gak papa, kan untuk menjadi pimpinan bisa mengambil perintah dan tinggal tanda tangan,” imbuh Ridwan.
Namun menurut Ridwan, diluar sana (publik) membutuhkan simbol pimpinan dan institusi yang mampu menyatukan rakyat.
“Namun diluar sana butuh satu simbol dari semisal direpresentasikan humas yang bisa membahasakan ide Kapolri utamanya dalam mencapai segregasi dan kohesi sosial. Track record sebagai Kapolda Banten di 2016, bisa dipakai karena mampu mengkompakkan pemimpin agama. Padahal sebelumnya Kapoda lama dinilai tidak mampu. Padahal Listyo non muslim,” papar Ridwan mengakhiri. (Had).
