Bahkan, atas adanya fakta tersebut, Satgas Covid-19 nasional menyatakan kondisi darurat pandemi.
Menariknya, dibalik kondisi memprihatinkan itu, masih ada harapan dan optimisme untuk keadaan menjadi lebih baik.
“Salah satu harapan adalah kita menantikan berbagai gebrakan inovasi dari pimpinan di masing-masing daerah. Selain all out, diharapkan pimpinan daerah membuat kebijakan improvisasi hasil kreasi dan breakdown kebijakan pusat,” tegas Wakil Ketua Satgas Covid-19 NU Malang Raya, dr. Umar Usman, MM, pada Rabu (6/1/2021).
Seperti diketahui, selain incumbent, pasca pelaksanaan pilkada serentak di 270 kota/ kabupaten sebagian telah memunculkan pemimpin baru.
Mengiringi sikap sense or crisis terkait kurva pandemi yang belum melandai, maka muncul harapan kepedulian kepada pemimpin baru hasil pilkada tersebut.
Harapan juga menyasar kepada pemimpin incumbent, mengingat konsentrasi pikiran dan kerja sudah kembali normal fokus menuntaskan problem pagebluk, usai disibukkan dengan perhelatan pesta demokrasi pilkada serentak.
Pria yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang ini mengatakan, Pandemi Covi-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut.
Ia mengatakan, masalah-masalah sosial ini banyak muncul dalam aspek pemerintahan di Indonesia. Pemerintah daerah semestinya bisa mengambil kebijakan yang cepat dan tepat dalam masa pandemi ini. Pemerintah daerah perlu terus menerus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan Covid-19 dan menyesuaikan kebijakannya terhadap tantangan baru.
dr. Umar Usman, MM mengungkapkan, Pemerintah daerah berperan penting memutuskan kebijakan yang paling sesuai bagi daerahnya dan diharapkan mampu melakukan mapping problem, menjadi decision maker kebijakan yang efektif-efisien.
Pemerintah daerah selayaknya intensif dan ketat mengawal kebijakan penanganan Covi-19. Perbaikan kebijakan dibutuhkan sebagai adaptasi beragam kondisi dinamik yang bersifat kondisional.
“Tantangan sektor kesehatan, tren Covid-19 fluktuatif tinggi, karena adanya klaster baru seperti rumah sakit, perkantoran, pasar, perusahaan dan lain-lain, fasilitas kesehatan di rumah sakit rujukan, laboratorium serta ketersedian nakes terbatas,” terang dr. Umar Usman.
Ragam Inovasi Pemda
Sekedar contoh, dr. Umar Usman menceritakan inovasi menarik dilakukan di Jawa Tengah, adanya kegiatan Mobile Combat PCR Covid-19 mencegah kasus baru penularan, meningkatkan kesembuhan, serta mengurangi kematian pasien.
Selain itu, Jawa Tengah memiliki aplikasi Sakpole untuk pembayaran wajib pajak secara daring, internet gratis di beberapa masjid untuk belajar daring, Ia juga menceritakan Instagram pribadi gubernur dipakai membantu penjual mempromosikan produknya melalui “Lapak Ganjar” setiap hari Minggu.
Sampel inovasi lain adalah di Kota Bogor setelah PSBB diberlakukan, tren Covid-19 semakin meningkat tetapi kecemasan akan pandemi menurun. Bogor memiliki inovasi sistem informasi yaitu peta digital Covid-19 di situs covid19.kotabogor.go.id, menyuguhkan informasi transparan dan clear.
Bogor juga mempunyai sistem dinamakan Detektif Covid (Deteksi Aktif Covid) yakni suatu sistem membantu untuk tracing. Terdiri dari 1.167 orang yang dibagi menjadi dua tim, yaitu tim pelacak dan tim pemantau.
“Selain itu inovasi sistem informasi lainnya adalah aplikasi program Salur (Solidaritas untuk Rakyat) di situs salur.kotabogor.go.id semua warga bisa masuk ke situs ini dengan memasukan NIK untuk melihat apakah dirinya terdaftar di skema bantuan atau tidak. Jika tidak terdaftar, warga bisa langsung mendaftar melalui Salur ini,” tegas dr. Umar Usman.
Mensos, Vaksinasi dan Prokes
dr. Umar Usman mengatakan, saat ini setidaknya ada dua hal menarik perhatian terkait pandemi Covid. “Yang pertama, saya turut prihatin dan mendoakan semoga Bu Khofifah Gubernur Jatim cepat sembuh dari Covid. Lalu yang kedua semoga dengan naiknya Bu Risma ke pusat jadi Mensos, akan membantu signifikan dalam menanggulangi pandemi ini, dari sisi sosial kemasyarakatan,” terang pria yang juga alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.
Kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan di kala pandemi Covid-19 harus terjaga dan selayaknya meningkat. Pemerintah terus memotivasi kedisiplinan masyarakat sebelum maupun sesudah vaksinasi yang saat ini tengah dipersiapkan.
“Pemerintah telah mempersiapkan vaksinasi, namun sebelum dan sesudah itu dibutuhkan peningkatan disiplin. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, juga tetap menghindari kerumunan,” ujarnya.
Dalam waktu dua minggu ke depan, pemerintah akan memonitoring kondisi kasus aktif di tengah masyarakat pasca libur nataru. Pemantauan tersebut dibarengi dengan peningkatan disiplin di berbagai tempat baik itu di tempat kerja maupun di pusat kegiatan ekonomi.
Vaksinasi menyasar sekitar 182 juta penduduk Indonesia membutuhkan waktu lama. Diharapkan semua pihak tidak kendor terhadap pandemi. “Walaupun ada vaksinasi, disiplin tetap dibutuhkan karena Covid-19 ini masih ada di sekitar Kita dan di lingkup global,” pungkas dr. Umar Usman, MM. (Had).
