by

Sikapi Reposisi dan Redefinisi Politik Luar Negeri, Ini Komentar Akademisi UB

pemerhati terorisme atau Countering Violent Extremism (CVE) Universitas Brawijaya Malang
Yusli Effendi, pemerhati terorisme atau Countering Violent Extremism (CVE) Universitas Brawijaya Malang. (Had).
MALANG NEWS – Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas lmu Sosial Universitas Negeri Malang (UM) mengadakan Webinar Nasional, bertema “Reposisi dan Redefinisi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Hubungan Internasional” baru-baru ini.


Saat ini Indonesia perlu memperluas lingkup pengaruh politik luar negerinya. Yakni tidak hanya di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, tapi juga lebih serius menggarap Afrika dan negara-negara muslim.

Hal ini dikatakan akademisi Universitas Brawijaya (UB) Malang, yang juga Sekretaris Jurusan Politik, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional (PPHI) FISIP UB Yusli Effendi, dalam materinya, “Evolusi, Agenda, dan Tantangan Politik Luar Negeri RI”.

“Indonesia, dalam pelaksanaan politik luar negerinya, kini perlu memperluas lingkup pengaruhnya tidak hanya di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, tapi juga lebih serius menggarap Afrika dan negara-negara muslim,” kata Yusli Effendi, Rabu (11/11/2020).

Revitalisasi Kepemimpinan

Pria yang juga pemerhati terorisme atau Countering Violent Extremism (CVE) Universitas Brawijaya Malang ini mengatakan, secara tradisional, postur politik luar negeri Indonesia yang low profile sebagai kekuatan menengah (middle power), menjadikan Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN sebagai “arena bermain” tradisionalnya.

Namun, perubahan di aras global dan dalam negeri Indonesia memunculkan peluang-peluang baru untuk mereposisi politik luar negeri Indonesia. Hanya saja, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan sebelum hal tersebut bisa dengan leluasa dijalankan.

Ia mengatakan, di masa Menlu Hasan Wirajuda, Indonesia kehilangan kesempatan untuk memperkuat kepemimpinan tradisional Indonesia di ASEAN.

Meski Indonesia berkontribusi besar dalam pelembagaan rezim HAM dan demokrasi di ASEAN, penolakan anggota ASEAN pada beberapa inisiatif Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mempertahankan posisi hegemoniknya seperti di masa Soeharto.

“Hanya setelah Indonesia merevitalisasi kepemimpinan di ASEAN, ia bisa dengan optimal melebarkan pengaruhnya ke Afrika dan dunia Islam,” urai pria alumnus Universitas Airlangga ini.

Selain menghadirkan dosen Hubungan Internasional FISIP UB, webinar yang diikuti hingga 300 peserta di Zoom dan selebihnya di YouTube ini juga menghadirkan Budi Hermawan Bangun (Universitas Tanjungpura, Pontianak) dan Petir Pujantoro (UM) serta dipandu oleh moderator yang juga dosen UM, Rista Ayu Mawarti.

Pemateri pertama, Budi Hermawan, membahas tentang pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Sementara pemateri kedua, Petir Pujantoro, memberi paparan materi menyoal arah baru politik luar negeri Indonesia.

Evolusi Politik Luar Negeri

Menurut Yusli, yang juga pengamat terorisme Internasional ini, politik luar negeri Indonesia berevolusi mengikuti konteks historis dan lingkungan pembuatnya. Di masa Soekarno, semangat anti-kolonialisme dan kemerdekaan sangat mewarnai prinsip Bebas-Aktif yang digagas oleh Bung Hatta.

Di masa Soeharto, tuntutan perbaikan ekonomi membuat Soeharto lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas dalam negeri dan kawasan.

Sementara di masa pasca Soeharto, adanya demokratisasi menghadirkan tantangan dan peluang baru. Lima presiden, dari Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, hingga Jokowi, berupaya mencapai sasaran strategis dengan penafsiran prinsip Bebas-Aktif yang berbeda-beda tiap rezim.

Benang merah dari politik luar negeri RI dari tiga fase tersebut, yakni masa Soekarno, Soeharto, dan paska-Soeharto, adalah pragmatisme.

Bung Hatta telah meletakkan empat elemen dalam politik Bebas-Aktif dengan nilai pragmatisme menjadi salah satunya.

Bagi Bung Hatta, politik luar negeri harus dijalankan dengan menyesuaikan situasi dan fakta yang ada.

Kondisi inilah yang memosisikan Indonesia menjadi negara yang “Lebih pro-status quo dan tidak menjadi negara revisionis yang berupaya mengubah tatanan dunia, seperti misalnya Kuba atau Iran,” pungkas Yusli. (Had).

Bagikan Tautan

News Feed