Bagaimana gambaran peta dukungan untuk tiga bakal Paslon di Pilbup Malang?
Secara de facto, saat ini suasana hati para pemangku kepentingan politik di pilbub Kabupaten malang sampai hari ini juga masih belum benar-benar sampai pada keputusan final. Jadi yang sudah nyata jadi paslon adalah San-Di diusung PDIP, PPP dan Nasdem dan Her-Gun yang merupakan calon independen.
Bahkan pasangan Siadi-Tyas pun yang sudah diumumkan Golkar itu pun juga masih bisa berubah atau belum definitif juga. Demikian juga dengan dr. Umar yang disebut mungkin berpasangan dengan Yuni Shara oleh PKB.
Kenyataan yang ada, rekomendasi PKB untuk dr. Umar juga belum keluar. Sifatnya baik Siadi-Tyas maupun Umar-Yuni, masih dinilai sebagai test in the water. Masih sebagai sinyal. Belum pasti. Belum definitif.
Ini menggambarkan begitu dinamisnya pilkada kabupaten Malang tahun ini. Saking dinamisnya, semua yang berkepentingan pun masih cukup berhati-hati dan banyak menimbang-nimbang segala sesuatunya sampai detail.
Bangunan impian koalisi besar untuk menantang petahana ternyata tidak mudah dilakukan sejak dini. Padahal koalisi besar ini dipandang sebagai syarat mutlak untuk bisa menundukkan petahana.
Salah satu yang mesti dinilai khusus disini adalah, itu terjadi karena sosok calon yang kuat dan mumpuni untuk mampu dan bisa menandingi calon petahana masih belum pas melekat pada figur-figur penantang seperti tersebut di atas.
Andaikan saja ada sosok figur yang memenuhi kriteria tersebut, di awal Saya kira pasti sudah dengan cukup mudahnya mengelompok dalam satu bangunan koalisi besar.
Bagaimana gambaran kekuatan Sanusi-Didik?
Kekuatan utama San-Di adalah masih mengandalkan figur petahana sebagai dasar kekuatan. Biar bagaimanapun, kenyataan dari berbagai hasil pilkada-pilkada yang sudah berlalu di Malang khususnya dan di Indonesia umumnya, sosok petahana akan mempunyai keuntungan tersendiri dibanding figur penantang.
Minimal masalah keterpopuleran. Petahana diuntungkan pasti karena sosoknya sudah dikenal bahkan sampai grass root. Meski secara teoritis keterpopuleran belum linear dengan keterpilihan, minimal bagi kelompok pemilih yang awam dan kurang peduli detail-detail paslon maka cukup besar peluang jatuh ke petahana.
Gampangnya gini, daripada tidak memilih mending memilih meski tidak tahu banyak. Kemudian daripada memilih pasangan yang awam di telinga, mending memilih pasangan yang pernah didengar meski belum tentu pasangan tersebut sesuai kriteria. Ini sudah modal dasar.
Kekuatan lain paslon ini adalah di mesin politiknya. Dengan bergabungnya Nasdem, PPP dan Gerindra ke paslon ini, menyempurnakan PDIP untuk memimpin koalisi dengan menggunakan jejaring politik sampai ke akar terbawah.
Meski tingkat kepatuhan mesin politik akan beragam di setiap parpol pendukung, tapi minimal dengan militansi dan rapihnya jejaring PDIP sebagai pemimpin koalisi, akan memudahkan dan kemudian mensolidkan kerja-kerjanya.
Tingkat kepatuhan kader/simpatisan partai meski juga masih tidak 100 persen sejalan dengan putusan partai, akan mempunyai dampak cukup signifikan dalam pengambilan keputusan pilihan paslon.
Dengan target minimal 50 persen aja tingkat kepatuhannya, itu sudah cukup untuk menambah hasil. Selain itu adalah mesin “birokrasi”. Di saat era reformasi ini, hal-hal seperti ini secara legal formal sudah tidak dimungkinkan untuk menjadi sebuah poros kekuatan.
Tapi itu adalah drama depan panggung. Di belakang panggung, secara kenyataan masih bisa dikuantifikasikan kekuatan ini sebagai salah satu kekuatan paslon petahana. Tidak kasat mata. Tidak terdengar. Tidak tercium. Tapi realitasnya ini ada.
Besaran efektifitasnya memang masih bisa diperdebatkan, tapi pastinya masih mumpuni untuk mampu menjadi kekuatan mendulang suara. Ini masih mungkin. Masih ada. Besar kecilnya Kita tidak tahu.
Bagaimana gambaran kekuatan Dokter Umar Usman?
Dokter Umar Usman disini menurut Saya masih belum menjadi figur the best tapi masih menjadi the better saja, terutama oleh PKB sebagai saluran utama tradisional kaum NU dalam berpolitik.
Kenapa tidak the best, karena kalau the best sudah dari awal tahun kemarin mestinya PKB langsung akan turun surat resmi rekomendasi partai. Bahkan sampai saat inipun masih belum turun. Ini akhirnya mendegradasikan figur dr Umar menjadi sosok yang the better saja.
Kenapa the better, karena sosoknya masih dipandang sebagai yang lebih baik dari sosok-sosok calon lainnya, tetapi bukan yang terbaik dari yang semestinya ada.
Ini akibat PKB gamang. Ragu dalam menentukan. Kegamangan ini kalau tidak segera di kuatkan atau diformalkan, akan menjadi sandungan masalah di kemudian hari. Ada konsekuensi yang harus ditanggung.
Saat petahana semakin hari semakin melaju mengakumulasi setiap faktor dan sumber daya pemenangan, kegamangan ini akan mereduksi kekuatan PKB aka. dr Umar sendiri.
Semakin lama tidak diputuskan, semakin lemah kekuatan tersebut. Bagaimana bisa semakin baik bertarung, kalau tidak diputuskan sejak dini. Clock is ticking, Waktu terus berjalan. Sudah saatnya partai-partai pengusung yang belum mendefinitifkan calonnya harus segera menentukan sikap. Now or never. Bangun segera koalisi atau mati. Tidak ada nanti-nanti.
Bagaimana gambaran dukungan pemilih pemula, kira-kira mereka akan memilih siapa?
Pemilih pemula pilkada Kabupaten Malang dominannya adalah masyarakat usia muda yang baru pertama secara umur administratif mendapat kesempatan memilih.
Gambaran geografis mereka adalah kantong-kantong pemilih di kota-kota kecamatan sebagai dominansi mayoritas. Malang barat, malang timur dan akhirnya Malang selatan.
Ini dipandang strategis mengingat karakteristik mereka yang pemula. Bahkan pasangan San-Di pun memandang penting mereka dengan wacana target garapan kerja adalah Malang Barat.
Memandang pemilih pemula akan lebih mudah dari sudut pandang generasi milenial kekinian. Generasi tersebut sangat akrab bahkan mempunyai ketergantungan akut terhadap arus digital informasi.
Aras hubungannya adalah begini, sesiapa yang bisa memanfaatkan media digital tersebut dialah yang akan panen hasilnya. Media sosial adalah bentuk nyata dari aras tersebut.
Saat ini, dukungan pemilih pemula secara tradisional masih dipengaruhi oleh preferensi keluarga batih, kelompok teman, kelompok lingkungan sosial, Kelompok lingkungan pendidikan, kelompok non-formal lainnya.
Ini sifatnya adalah info awal yang akan dicerna oleh pemilih pemula. Info ini akan menjadi preferensi pilihan manakala mereka akrab nama calonnya lewat saluran media sosialnya. Jadi mereka memilih paslon akan banyak ditentukan oleh sebagaimana mereka tahu dan mengenal calonnya lewat medsos.
Meski tidak mutlak, tapi pengaruh aras digital ini akan dominan. Saat ini yang sudah berkibar dengan sengaja maupun tidak sengaja di media sosial, adalah paslon San-Di. Ini karena mereka petahana. Mereka lagi-lagi diuntungkan.
Apa yang dibutuhkan untuk perubahan bagi Kabupaten Malang ?
Yang dibutuhkan Kabupaten Malang secara tegas Saya nyatakan adalah bukan paslon-paslon pemimpin yang ada sekarang ini semua. Siapapun termasuk petahana.
Yang dibutuhkan Kabupaten Malang ini adalah sosok pemimpin modern yang visioner, benar-benar kerja keras, mampu berinovasi, tegas, perduli rakyat, berorientasi hasil bukan proses, mengutamakan rakyat bukan mengutamakan dirinya serta amanah.
Jenis-jenis pemimpin ini adalah sosok pekerja seperti Risma, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, Joko Widodo, Azwar Annas, dan lainnya.
Masyarakat Malang sudah cukup dipimpin oleh pemimpin yang begitu-begitu saja. Yang hanya semenjana. Sedang-sedang saja. Bahkan pemimpin yang baik pun disini masih kurang. Decent is not enough. The best is the best.
Kenapa baik pun masih kurang ? Karena masalah yang dihadapi berragam dan kompleks. Butuh pemimpin yang super. Butuh pemimpin yang istimewa. Pemimpin yang luar biasa. Ini perlu bagi masyarakat Kabupaten Malang untuk berubah menjadi lebih baik. Selama pemimpinnya masih biasa-biasa saja, hasilnya akan biasa-biasa saja.
Terkait pandemi Covid-19, bagaimana gambaran partisipasi bakal calon ? Sudah cukup atau kurang ?
Pandemi Covid-19 ini adalah pandemi baru, bersifat massal, dampaknya luar biasa. Oleh karena itu penanganannya adalah seharusnya juga luar biasa juga. Partisipasi paslon-paslon ini sampai saat ini masih biasa-biasa saja alias masih standar saja kalau tidak bisa dikatakan kurang.
Para paslon berdasar perannya sudah bekerja menghadapi Covid–19 ini. Tapi kerjanya masih kurang. Pemimpin (paslon) itu adalah sosok penentu, sosok panutan, sosok pendorong.
Apa yang ditentukan para paslon, apa yang dicontohkan para paslon, apa yang didorong para paslon ini tidak mencerminkan suatu kerja yang intens menghadapi Covid-19.
Harusnya kerjanya itu mampu untuk mengispirasi banyak orang, mampu untuk dicontoh. Jangankan rakyat umum, para pemangku kepentingan dalam menangani Covid-19 inipun juga masih harus diarahkan secara baik, dikoordinasikan secara baik dan berbuat yang terbaik. Ini yang masih kurang.
Bagaimana gambaran tingkat partisipasi politik nanti ?
Tingkat partisipasi pemilih secara nasional umumnya di kisaran 70 persenan. Sementara itu Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami krisis penurunan tingkat partisipasi pemilih mulai katakanlah tahun 2010 dan 2015 lalu.
Angka partisipasi tidak sampai 60 persen, hanya 59,5 persen di 2010 dan menurun lagi di 2015 menjadi 58,5 persen. Target KPU kabupaten Malang hanya di angka 60 persen saja untuk Pilbub 2020 ini. Ini menjadi tantangan kita semua.
Terlebih KPU dan paslon-paslonnya. Apalagi pilkada ini nanti dilakukan disaat bayangan hantu Covid-19 ini masih meraja lela. Saya tidak yakin apakah angka ini akan tercapai.
Bahkan cukup besar angka partisipasi pemilih akan turun di bawah angka 55 persen. Meski antisipasi sudah dilakukan dengan menambah jumlah TPS dalam artian memecah TPS-TPS yang punya pemilih besar menjadi lebih kecil-kecil lagi, dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dalam pencoblosan, ini tidak akan cukup untuk meningkatkan angka partisipasi.
Karena yang terlihat sampai sekarang adalah kurangnya terobosan untuk meningkatkan partisipasi politik saat pilkada. Saat angka partisipasi yang terpaut cukup jauh dari angka nasional, Kabupaten Malang semestinya kerja lebihnya harus lebih nyata, lebih keras dan lebih benar lagi.
Dengan menetapkan target hanya di angka 60 persen saja, disini bisa diartikan bahwa itu sudah cukup. Sudah memadai. Sudah sesuai. Padahal semestinya itu tidak cukup. Target haruslah lebih besar dengan mendekati, sama atau bahkan melampaui angka nasional.
Ditambah faktor-faktor teknis paslon seperti keterpopuleran paslon dan lainnya. Dengan paslon yang banyak yang belum terlalu populer dan bahkan tidak kenal, ini semakin menyurutkan hasrat pemilih untuk datang ke TPS.
Belum lagi kalau bicara apatisme yang semakin meluas. Saat kinerja dan kerja para pemimpin yang ada dan terdahulu hanya biasa-biasa saja, maka semakin tidak menarik masyarakat pemilih untuk menggunakan haknya. Belum lagi faktor cideranya amanah masyarakat karena faktor korupsi. Ini cukup untuk menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Malang. (Had)
