Menurutnya, pemerintah sebaiknya melakukan kaji ulang keputusan tersebut, mengingat Kemenkes dan gugus tugas dari BNPB belum pernah menyatakan wabah Covid-19 berakhir.
“Sampai hari ini masih banyak daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten yang masih dalam zona merah. Bahkan kurvanya belum menurun,” kata LaNyalla sapaan akrabnya, Kamis (28/5/2020) di Surabaya.
Malah di sebagian daerah, lanjut dia betapa telah menunjukkan tren naik. Itu dari sisi wabah itu sendiri.
“Belum dari sisi kualitas pilkada, apabila diselenggarakan dalam situasi dimana pandemi belum dinyatakan berakhir. Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?,” ujar dia.
LaNyalla mengambil contoh Jawa Timur, kemarin, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, menyatakan khawatir Kota Surabaya bisa menjadi seperti Kota Wuhan, Cina.
“Karena penyebaran di Surabaya sangat cepat. Dan 65 persen angka kasus Covid-19 di Jawa Timur di sumbang dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sementara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan menggelar Pilkada,” ucapnya.
Diungkapkan LaNyalla, republik ini tidak terancam bubar hanya karena Pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah.
“Justru republik ini akan semakin menderita, bila wabah ini tidak segera berakhir. Semua akan terganggu,” papar dia.
Ditambahkan LaNyalla, bahwa pemerintah sebaiknya fokus menangani wabah Covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat.
“Sudah benar apa yang dilakukan pemerintah dengan refocusing anggaran untuk prioritas penanganan wabah Covid-19. Ya, tentunya dengan menunda anggaran belanja, termasuk Pilkada,” pungkasnya.
Pewarta: Achmad Saifudin
Editor: Eko Sabdianto
Publisher: Edius
