Ikuti Kami di Google News

Walikota Batu Dra. Hj. Dewanti Rumpoko M.Si, saat sesi foto bersama usai menghadiri Musrenbang Kecamatan Bumiaji. (Foto: Eko Sabdianto/malangNEWS).

MALANG NEWS – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bumiaji digelar di Aula Kantor Pemerintah Desa Punten, Jalan Raya Punten, Kota Batu, pada Kamis (5/3/2020).

Musrenbang kali ini dihadiri oleh Walikota Batu Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si, anggota DPRD, kepala OPD, Kades, Lurah se Kecamatan Bumiaji.

Sejumlah 10 usulan yang masuk dalam kategori prioritas Kecamatan dan tiga usulan yang bakal dibawa ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan usulan prioritas desa ada 54, rincianya dengan jumlah usulan prioritas sebanyak 67.

Berdasarkan dari data presentasi, Camat Bumiaji Aditya Prasaja mengatakan, ada tiga aspek yang menjadi fokus usulan pada Musrenbang.

“Ada tiga usulan prioritas di Kecamatan Bumiaji yang bisa direalisasikan di bidang pertanian. Ya, salah satunya itu kebutuhan air. Selain itu juga masalah kesehatan dengan peningkatan kualitas sanitasi di lingkungan, dan peningkatan infrastruktur pemukiman seperti drainase,” kata Aditya.

Ia menyebut, bahwasanya sanitasi menjadi perhatian yang utama. Sebab, bakal berimbas terhadap penyediaan air bersih hingga saluran pembuangan limbah domestik.

“Bumiaji dikenal sebagai Kecamatan yang memiliki lahan pertanian yang luas, sehingga kebutuhan air sangat penting. Karena air bersih bisa menjadi solusi untuk menekan angka stunting,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Heli Suyanto menambahkan, Musrenbang adalah forum tahunan untuk mendapatkan usulan dari desa, kemudian disepakati di tingkat Kecamatan dan Kota.

“Usulan yang masuk dari tiap desa bisa menjadi dasar program kerja OPD, sehingga ada sinergi program yang berjalan dengan baik. Kami berharap ada peningkatan sarana, fasilitas, ekonomi, dan pelayanan bagi masyarakat di Kecamatan Bumiaji,” tandas politisi partai Gerindra dari Dapil Bumiaji ini.

Pada kesempatan itu, Walikota Batu Dra. Hj. Dewanti Rumpoko memerintahkan, agar terus mengawal usulan dan harus ada komunikasi yang baik antara OPD dengan kecamatan dan desa.

“Tujuannya agar program untuk menekan stunting menjadi prioritas yang utama. Bapak Kepala Desa, Ibu Tim Penggerak PKK dengan dibantu SKPD harus mengecek langsung,” tukas politisi PDIP ini.

Mantan None Jakarta ini juga mencontohkan, misalnya saja di Desa Tulungrejo dan Gunungsari.

“Bisa karena ipal komunal manusia dan hewan, namun bisa juga dari efek kimia pupuk dan obat-obatan,” pungkasnya.

Pewarta: Eko Sabdianto
Editor: Andi Rachmanto
Publisher: Edius

Share: